Tuban, (bisnissurabaya.com) – Pelayanan Pemperintahan Kabupaten Tuban menjadi nominator terbaik dalam pelayanan publik dalam ajang Indonesia’s Attractiveness Index (IAI) 2018.

Kepastian itu setelah melalui beberapa tahap penilaian yang dilakukan oleh sebuah majalah ternama di Jakarta bersama Frontier Consulting group.

Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Hussein, di dampingi Asisten Pemerintahan, Joko Sarwono, Kepala Bappeda, Mustarikah, Kepala Bagian Organisasi, Mahmud, dan Kepala Bagian Humas dan Protokol, Rohman Ubaid memaparkan program, kebijakan dan inovasi yang telah dilakukan oleh Kabupaten Tuban di hadapan dewan juri yang terdiri atas Bambang Harimurti, CEO TEMPO group, pengamat ekonomi, Faisal Basri; Prof Martani dari Universitas Indonesia (UI), dan Prof. Karunia Mulia Firdaus dari Universitas Tujuh Belas Agustus (UNTAG) Surabaya.

Dihadapan juri tersebut, Wabup dua periode ini mengupas tentang pelayanan publik di Kabupaten Tuban bidang administrasi/rujukan pelayanan umum dari urusan kependudukan sampai dengan kemudahan dalam perizinan.

Selain itu, juga diterangkan mengenai pelayanan publik kebutuhan dasar masyarakat yang terdiri dari 6 aspek. Diantaranya pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sosial.

Wabup memaparkan bahwa saat ini nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Tuban memiliki nilai B atau masuk dalam kategori Baik. Untuk mewujudkan pelayan publik yang baik Pemkab Tuban melakukan beberapa hal. Diantaranya, dengan membentuk UPTD Pelayanan Perizinan Terpadu pada Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja dengan tipe A, untuk mempercepat proses penerbitan perizinan dengan melimpahkan penandatanganan 65 perizinan di kabupaten kepada Kepala Dinas PM, PTSP dan Naker serta pelimpahan wewenang Bupati kepada Camat dan pembentukan Kecamatan PATEN (Pelayanan Terpadu Kecamatan).

Selain itu, dilaksanakan pula kegiatan pencapaian Sertifikasi ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu pada unit pelayanan publik yang ada di Tuban serta bekerjasama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) dalam rangka Pelaksanaan Laboratorium Inovasi Pelayanan Publik sebagai tindak lanjut pencanangan program “One Agency One Innovation” untuk menciptakan inovator-inovator di bidang pelayanan publik.

Dibidang pendidikan, Wabup menjelaskan, tentang program unggulan Pemkab Tuban dalam membentuk karakter siswa mulai pendidikan usia dini dengan pembudayaan dan penguatan karakter siswa yang tersistem, terstruktur dan masif yang dikuatkan dengan Perda tentang Akhlak Mulia dan Perbup tentang Gerakan Mengaji.

”Sementara itu dibidang kesehatan saat ini difokuskan pada pemenuhan pelayanan kesehatan dasar masyarakat dan pelayanan optimal kepada ibu bersalin,” terangnya.

Dalam kesempatan itu diterangkan pula tentang unggulan program bidang PUPR, yaitu dalam pemenuhan kebutuhan air minum sehari-hari masyarakat dengan Program air minum masuk rumah (Proamanah). Selain itu, juga dengan penetapan kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas rokok.

”Selanjutnya dalam bidang PRKP, Pemkab Tuban menyediakan rumah layak huni untuk 22.000 KK di Kabupaten Tuban dan Penanganan Kampung Kumuh menjadi Kampung Warna dan berseri,” ujarnya.

Wabup juga mengungkapkan bahwa dalam bidang Trantib dan Linmas, di Kabupaten Tuban telah tersedia layanan On Call pada Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Perda. Serta tersedia pula Sitem kinerja peringatan dini bencana pada BPBD Kabupaten Tuban. Dalam Bidang Sosial Pemkab Tuban mengoptimalkan Perlindungan jaminan sosial dengan KISDA, Pemberdayaan Fakir Miskin Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Pembantukan Desa Model Pengentasan Kemiskinan serta membuat fasilitas pelayanan untuk disabilitas.

Sementara itu, juri dari Tempo, Bambang Harimurti mengungkapkan bahwa provinsi, kabupaten dan kota yang melaksanakan tahap presentasia adalah yang terpilih dari serangkaian survey, analisa dan kajian data yang telah dilaksanakan beberapa bulan yang lalu. Tahap presentasi ini adalah untuk membuktikan hasil survey dan analisa sesuai dengan kondisi nyata yang digambarkan secara visual yang didukung data teknis.

Senada dengan Bambang, Handi Irawan mengatakan bahwa penilaian terhadap daerah terbaik menggunakan empat dimensi yakni, bidang investasi, bidang infrastruktur, bidang pelayanan publik dan bidang pariwisata. Dari keempat dimensi itu, maka dihasilkan Indonesia’s Attractiveness Index yang digunakan untuk melakukan pemeringkatan daerah terbaik dan potensial.

Handi menuturkan, empat dimensi penilaian itu dipertahankan dari tahun ke tahun agar terdapat kontinuitas penilaian. Sehingga, pemimpin daerah mampu melihat rekam jejak mereka. Dan melalui penghargaan ini diharapkan dapat menyadarkan pemerintah daerah bahwa mereka memiliki tanggung jawab yang besar terhadap perkembangan daerahnya.

”Pada setiap kategori tersebut akan dipilih Top 2 ‘terbaik’ dan Top 2 ‘potensial’ untuk Provinsi, Kabupaten dan Kota. (imam suroso)