Surabaya, (bisnissurabaya.com) – “Bumi, air adalah milik negara yang dikelola untuk kesejahteraan bersama”. Begitulah bunyi amanat penting yang tercantum dalam UUD 1945. Berkaitan dengan amanat penting tersebut, Persatuan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) DPC Surabaya menggelar Forum Group Discussion (FGD) di Surabaya Sabtu (14/7) lalu. Permahi menyoroti soal problematika surat ijo di Surabaya

Alumni Permahi Surabaya Hariyadi, mengatakan, permahasalan ini tengah menjadi sorotan seluruh elemen masyrakat. Terutama kalangan mahasiswa dan praktisi hukum. Lelaki yang berprofesi sebagai advokad senior, menyebut, pengkajian problematika ini dapat memberikan cara dan langkah yang belum pernah dilakukan oleh pejuang surat ijo sebelumnya.

“Kita bisa menyampaikan inilah kesalahan perda, retribusi, Hak Pengelolaan Lahan/HPL yang dimiliki bertentangan dengan peraturan dan bisa kita berikan solusi yang menguntungkan,” kata Hariyadi, kepada Bisnis Surabaya. Senada dengan apa yang disampaikan Hariyadi, Willy Innocenti, Aktifis Permahi  Surabaya juga menyampaikan permasalahan ini mesti segera diberikan penyelesaian yang berkeadilan baik bagi penghuni tanah maupun pemerintah kota.

“Konsep adil bagi penghuni tidak dicantumkan dalam pasal 10 Perda nomor 16 tahun 2014 tentang pelepasan aset pemkot. Artinya, jika penilaian asset ditaksir dari segi NJOP dan harga setempat maka pertimbangan tentang bagaimana penghuni membayar retribusi hingga merawat tempat juga harus diperhatikan. Supaya kedua belah pihak mampu mendapatkan keadilan,” jelas Willy.

Kegiatan tersebut nantinya akan menjadi tolak awal bagi Permahi Surabaya untuk mengadvokasi warga kota Surabaya yang merasa dirugikan tentang kebijakan Pemerintah Kota Surabaya. Sejak 2015, surat ijo telah menjadi masalah tak kunjung henti hingga kini. Umumnya, tanah yang masuk dalam jangkauan surat ijo merupakan tanah yang telah ditempati puluhan tahun hingga menjadi warisan turun temurun.

Beberapa dari warga, ada yang mempunyai kepemilikan sertifikat eigendom verpounding hingga pada akhirnya Pemkot Surabaya menerbitkan Perda Nomor 16/2014 tentang pelepasan tanah aset Pemkot Surabaya. (nanang)