(foto/ilustrasi/ist)

Surabaya, (bisnissurabaya.com) – Maraknya jasa kredit pinjaman dana secara online akhir-akhir ini telah meresahkan nasabah dan masyarakat membuat Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Jatim untuk menyikapi prosedural jasa pinjam-meminjam itu.

Sebab, YLPK telah menerima lebih dari 50 pengaduan kredit online, kebanyakan dari keluhan yang disampaikan adalah dari mulai dari cara menagih, hingga sistem perhitungan bunga dan denda yang tidak jelas. Namun, sayangnya hal ini tidak disertai dengan pengawasan yang ketat, dan informasi yang utuh bagi konsumen. Akibatnya, justru konsumen yang banyak menjadi korban.

Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Jatim, Said Sutomo mengatakan bentuk penagihan yang sering dilakukan adalah dengan cara mengancam hingga menagih lewat orang yang nomor ponselnya ada di daftar kontak di seluler milik konsumen.

Padahal, cara penagihan kredit online yang dilakukan dengan menghubungi nomor kontak yang ada di handphone konsumen sebagai penerima pinjaman, adalah tindakan yang tidak pantas dan diduga kuat menyalahgunakan data pribadi (UU ITE pasal 26).

Apalagi dari pengamatan pihaknya, melalui via  website Otoritas Jasa Keuangan (OJK) banyak pelaku usaha di bidang kredit online yang diadukan oleh konsumen ke YLKI maupun YLPK Jatim tidak terdaftar di OJK.

“Ya,karena tidak berizin, sangat berisiko bagi konsumen karena merupakan transaksi yang ilegal.  Jika pemberi pinjaman online tidak terdaftar di OJK maka ia tidak dinaungi oleh OJK dan aturan terkait pinjam meminjam secara online tersebut,” ujar Said Sutomo ketika dihubungi bisnissurabaya.com

Dijelaskan Said, karena dalam aturan OJK setidaknya ada sisi perlindungan konsumen yang detail mengatur pinjam meminjam secara online, baik dari segi pendirian perusahaannya, Prosedur pendaftaran, Perizinan, Penyaluran pinjaman hingga aturan terkait cara penagihan.

Namun, jika pemberi pinjaman yang sudah terdaftar di OJK dan tetap melanggar/merugikan konsumen, YLKI & YLPK Jatim mendesak OJK  agar secara tegas untuk menolak hingga membatalkan proses perizinannya.

Ia juga menilai bahwa bisnis yang dijalankan oleh Perusahaan Kredit Online sangatlah berisiko, dengan hanya sistem validasi online ditambah konsultasi dengan pihak ahli tanpa melihat kondisi pada Sistem Informasi Debitur (SID) pada Bank Indonesia.

“Kondisi riil di lapangan atas pinjaman yang diberikan, seperti merujuk cara menagih yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/17/DASP,” ujarnya.

Untuk itu, YLPK bersama YLKI meminta OJK, Kominfo maupun Bareskrim Mabes POLRI untuk segera mengantisipasi hal ini agar tidak bañyak konsumen yang menjadi korban. “Juga bertindak tegas pada penyelenggara yang menyalahgunakan data pribadi konsumen,” katanya.(ton)