Menyedihkan, Inilah Beberapa Kisah yang Dialami Sang Proklamator di Bulan Juni

1340

Surabaya, (bisnissurabaya.com) – Bulan Juni adalah bulan yang istimewa bagi banyak orang. Pada bulan ke-6 ini beberapa Presiden Indonesia dilahirkan. Antara lain,  Bung Karno, lahir 6 Juni, Soeharto, 8 Juni, Habibie, 26 Juni, termasuk Joko Widodo, yang lahir 21 Juni.

“Selain dilahirkan pada bulan Juni, sang Proklamator Kemerdekaan, Bung Karno, juga mengalami beberapa peristiwa penting pada bulan Juni. Seperti, menggali Pancasila pada 1 juni dan menghembuskan nafas terakhirnya pada 21 Juni,” kata Wakil Ketua MPR RI, Achmad Basarah kepada Bisnis Surabaya. Senin (25/6) lalu.

Achmad Basarah (pakai songkok) saat menerima cinderamata dari Untag Surabaya. (Foto/nanang)

Namun, sepertinya benar kata pepatah. Bahwa sejarah selalu ditulis oleh pemenang. Pasca terjadinya peristiwa 65, Bung Karno, dituduh melindungi tokoh-tokoh Partai Komunis Indonesia (PKI) oleh rezim Soeharto. Sidang Istimewa (SI) pun digelar oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) yang dipimpin  Jenderal AH Nasution, dengan hasil memberhentikan Bung Karno, sebagai presiden dan mengangkat Soeharto, sebagai pemegang jabatan sementara (PJS) presiden.

Pelengkap Nawaksara yang diajukan Bung Karno, merupakan bagian tak terpisahkan  pembelaan Bung Karno, tak pernah ditanggapi pemerintahan Orde Baru/Orba. Soekarno kemudian menjadi tahanan rumah dan mendapat perlakuan yang tidak pantas bahkan cenderung mengenaskan, jangankan untuk minta obat untuk minta sehelai handukpun ditolak. Hal ini membuat kesehatannya menurun dan membuat Presiden ke 1 itupun jatuh sakit.

Selang 26 hari setelah keluarnya TAP MPR XXXIII Tahun 1967, tepatnya 17 April 1967 Soeharto, selaku pemegang Mandataris Kabinet Ampera, sebagai tindak-lanjut dari UU No 1 Tahun 1967 tentang Ekonomi Modal Asing telah menandatangani kontrak dengan freeport selama 30 tahun dengan royalti untuk tembaga 1,5 sampai 3,5 persen, dan untuk emas sebesar 1 persen.

Hal ini sesuai dengan  rilis dokumen CIA pada  17 Oktober 2017. Bahwa 1964 – 1968 adalah operasi penguasaan kekayaan alam Indonesia oleh Amerika Serikat. Berbagai langkah de-soekarnoisasi pun dilakukan oleh rezim Soeharto. Mulai dari mencabut kekuasaan Bung Karno, lewat TAP MPRS No XXXIII Tahun 1967, memanipulasi dan mendistorsi peran Bung Karno, dalam pembentukan Pancasila.

Sampai melakukan gerakan menghapus memori kolektif tentang figur dan pemikiran Bung Karno, Sehingga foto-foto Bung Karno dimanapun diturunkan dan buku-bukunya dimusnahkan. Peran Bung Karno, dalam menggali Pancasila  melalui pidatonya dalam Sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, yang merupakan satu rangkaian dengan sidang 16 Juni 1945 dan 18 Agustus 1945 mulai dipisah-pisahkan dan dihilangkan eksistensinya satu persatu. Peran Bung Karno selaku penggali Pancasila 1 Juni 1945 digantikan oleh M Yamin.

“Bahkan peringatan hari lahirnya Pancasila pada 1 Juni sejak 1970 dilarang diperingati lagi, dan diganti rezim orba menjadi hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober,” tambah Basarah, yang juga menjabat Wasekjen PDI Perjuangan ini.

Pada akhir hayatnya, Bung Karno menulis surat wasiat agar kelak jika meninggal dunia supaya dimakamkan di suatu tempat diantara gunung dan ngarai yang ada di Bogor. Namun, oleh pemerintahan orba, permintaan ini tidak disetujui. Bung Karno, akhirnya di makamkan di Blitar. Mengapa Blitar ?  Karena rezim Soeharto, ingin memperkuat stigma bahwa  Bung Karno, memang pendukung PKI. Sebab pada pemilu 1955 kota Blitar dimenangkan PKI.

“Walaupun TAP MPR RI  No. XXXIII Tahun 1967 mengamanatkan peradilan yang fair untuk Bung Karno, namun, itu tidak pernah dilakukan hingga beliau wafat,” tambah Ketua Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) ini. Serasehan  Kebangsaan ini digelar di Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya Senin 25 Juni lalu, dihadiri Rektor Untag Surabaya, Walikota Surabaya Tri Rismaharini, Anggota DPR, Puti Guntur Soekarno. (nanang)