Tragedi Nasional dI Pesta Mudik

50

(bisnissurabaya.com) – SEMULA agak “bersyukur” ketika kepolisian menyatakan angka kecelakaan lalu lintas di jalanan yang merenggut nyawa warga kita selama masa mudik dan balik. Dicatat 1.921 lebih terjadinya kecelakaan yang menjadikan 454 lebih jiwa tewas karenanya. Jumlah yang terjadi antara tanggal 7-23 Juni (H-8 hingga H+8) itu diperkirakan lebih rendah dibanding kejadian sama pada proses mudik-balik lebaran 2017. Akan tetapi tidak dinyana, justru jumlah korban melonjak dari musibah kecelakaan lalu lintas di perairan.

Kejadian yang besar, akibat tenggelamnya sebuah kapal-motor tenggelam di Selat Makassar yang mengakibatkan beberapa penumpangnya tewas. Berita tragisnya itu segera tertindih dua hari kemudian Senin (18/6) yang terjadi di Danau Toba (Sumatera Utara), Kapal Kayu KM Sinar Bangun-V yang berkapasitas penumpang maksimum 34 hingga 40 orang, ditumpangi sekitar 200 orang plus 70 unit sepeda motor, pada pukul 17.35 Wib berlayar dari Dermaga Simanindo di Pulau Samosir akan menuju ke seberang arah Dermaga Tigaras di Kabupaten Simalungun saat berlayar di danau berkedalaman antara 200 hingga lebih dari 700 meter itu, tiba-tiba diterpa gelombang akibat angin cuaca buruk. Kapal kecil yang dipadati penumpang dan banyak yang duduk di dek-atas sampaipun duduk di atas atap dek, kehilangan keseimbangan karena dihantam angin dan gelombang samping langsung terbalik dan tenggelam. Bangkai kapal yang diperkirakan “menjebak” sejumlah 188 penumpangnya.

Diawal pencarian yang dilakukan oleh 366 personil gabungan Basarnas/BNPB, Kepolisian, TNI dan masyarakat, baru ditemukan 19 selamat, 3 tewas dan 184 hilang hingga seminggu lebih. Tragisnya, ada satu keluarga terdiri dari bapak, ibu dan anak-anaknya sekitar lima orang, dan keluarga yang kehilangan 12 orang anggota keluarganya, kesemuanya habis ditelan Danau Toba. Nakhoda KM Sinar Bangun yang katanya sekaligus pemilik kapal, cepat-cepat menyelamatkan diri, segera ditangkap Kepolisian Simalungun.

Namun, siapa saja sebenarnya yang bersalah?

Yang jelas tentu nakhodanya, karena ternyata tidak punya manifest penumpang dan tidak ada izin berlayar, lalu mengangkut kapasitas berlebihan yang diangkutnya.Bertolak dari dermaga yang ada syahbandar dan petugas pelabuhannya, membiarkan KM Sinar Bangun dijejali penumpang dan tanpa izin berlayar. Tentu ada sesuatu imbalan khusus untuk petugas-petugas tersebut, karena menurut beberapa saksi, kapal motor itu sudah sering mengangkut penumpang berjejalan tanpa dihalangi petugas pelabuhan. Padahal, syahbandar itu ditugasi melaksanakan Peraturan Menteri Perhubungan nomor 188/2016 tentang Penyeberangan. Antara lain mengenai keharusan ada manifest penumpang serta tata cara pembelian tiket sebelum masuk terminal.

Tanpa itu, demikian menurut Menteri Perhubungan Budi Sumadi (20/6), adalah pelayaran penumpang yang illegal. Lalu kewenangan siapa penyeberangan itu? Kalau pelayaran itu antar kabupaten, menjadi tanggung jawab Pemprov. Kalau antar kecamatan, tanggung jawab Pemkab. Jadi, agar tidak kena beban tanggung jawab, Bupati Simalungun (19/6) menyatakan, bahwa beberapa hari sebelumnya masalah kepadatan penumpang kapal-kapal di Danau Toba sudah dirapatkan dan katanya sudah diperingatkan agar kapal-kapal itu harus punya manifest penumpang.

Tapi diakuinya, tak ada petugas mengawasinya. BMKG Provinsi Sumatera Utara sehari sebelumnya sudah memperingatkan adanya cuaca buruk dan berbahaya di danau itu. Tapi sang nahkoda nekad saja, dan syahbandar cuma manggut-manggut, karena biasanya tak pernah celaka. Di tingkat atasannya, tidak salah kalau kepolisian memeriksa para Kepala Dinas Perhubungan di Provinsi Sumut dan di Kabupaten Simalungun. Menurut nahkoda kapal maut itu, selamanya tidak pernah ada aturan atau pemeriksaan petugas dinas di tingkat kabupaten maupun provinsi!

Kalau sudah terjadi seperti itu, siapa-siapa yang bertanggung jawab dalam tragedi itu? Pertama-tama nakhoda kapal. Lalu siapa ‘syahbandar’ atau petugas yang berperan selaku ‘syahbandar’ pelabuhan tempat KM Sinar Bangun berangkat. Tidak salah kalau kepolisian juga memeriksa atasan petugas-petugas di lapangan itu,. Yakni, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumut dan Kepala Dinas di Kabupaten Simalungun.

Dalam tragedi ini, Presiden Jokowi, menyatakan duka cita dan pemerintah yang akan menanggung beaya korban tewas, pengobatan bagi yang luka-luka dan yang selamat. Tragedi tersebut bisa disebut tragedi-nasional, karena jumlah korbannya yang banyak. Tragedi yang mengingatkan kita pada tiga dasawarsa lalu, yang menggegerkan dunia. yakni, terbakar dan tenggelamnya KM Tampomas II pada 26 Januari 1981. Kapal terbesar (2500 ton) milik PT PELNI itu terbakar di Laut Jawa pada perairan Pulau Masalembo (Jatim) sedang mengangkut 1084 orang, 196 mobil/truk dan 300 sepeda motor. Penumpang yang berceburan ke laut dan selamat 676 orang, yang tenggelam atau terbakar 147 tewas dan kemudian 287 orang tidak ditemukan!

Kalau peristiwa tersebut ditarik ke provinsi Jawa Timur/Jatim sebagai bahan pelajaran dan perhatian kita, kondisi yang rawan kecelakaan laut bisa disaksikan di sepanjang Pantai Utara Selat Madura. Pada hari-hari liburan, apalagi lebaran, perahu-perahu nelayan pun jadi sarana angkutan manusia dan sepeda motor dari wilayah pedesaan atau perkotaan sejak dari Kabupaten Pasuruan, Probolinggo, Situbondo hingga Banyuwangi yang berhadapan dengan Pantai Selatan Pulau Madura dengan kepulauannya. Menjelang lebaran tahun lalu, pernah terjadi tragedi perahu berpenumpang yang tenggelam dan membawa beberapa penumpangnya tewas. Sebelum terjadi peristiwa tragis semacam itu, menjadi tanggung jawab aparat dari dinas-dinas (terutama Dinas Perhubungan Laut) di bawah Pemprov Jatim, Pemkab atau Pemkot setempat dengan bantuan pihak kepolisian, untuk memberikan penerangan ataupun penyuluhan kepada pelaku-pelaku operasional kapal penyeberangan dan juga terutama perahu-perahu yang dimanfaatkan untuk mengangkut penumpang menyeberangi Selat Madura. Laut di selat yang nampak tenang dan tidak sedalam Danau Toba itu bisa saja sewaktu-waktu bergolak oleh cuaca buruk. Terutama di musim pancaroba seperti saat ini.

Setiap korban dari tragedi kecelakaan di darat ataupun di air, dalam lingkup makna kehidupan sosial-ekonomi, merupakan kerugian dalam lingkaran sumber daya manusia bagi bangsa dan negara kita. (amak syariffudin)