(bisnissurabaya.com) – Tata niaga impor melalui pergeseran pengawasan ketentuan sejumlah barang yang terkena Larangan Pembatasan (Lartas) kini  disederhanakan. Jika sebelumnya pengawasan dilakukan di kawasan pabean (border), ke depan diubah menjadi di luar kawasan pabean.

Permendag Nomor 15 tahun 2018 menyebutkan barang yang telah diberlakukan SNI dan/atau persyaratan teknis secara wajib harus didaftarkan ke Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu sebelum diimpor dari negara mitra dagang. Aturan ini mewajibkan pemilik Angka Pengenal Importir (API) memiliki Nomor Pendaftaran Barang (NPB).

Kebijakan untuk mempermudah dan mempercepat arus barang di pelabuhan,  mulai berlaku 1 Februari 2018 melalui sistem Indonesia National Single Window (INSW). Perubahan tersebut mengikuti instruksi dari Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan meluncurkan setidaknya 19 Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) terkait dengan post border pada bulan Januari 2018.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo menindaklanjuti adanya perubahan dalam Permendag Nomor 15 Tahun 2018 tersebut dengan mengadakan sosialisasi. Sosialisasi dilakukan di Hotel Santika Premiere Gubeng Surabaya, Kamis (5/4).

Peserta  lebih dari 200 perwakilan perusahaan/industri yang terdapat  di Sidoarjo. Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin dalam arahannya mengimbau agar pelaku usaha khusunya yang ada di Sidoarjo untuk mengikuti perubahan aturan yang sudah diberlakukan sejak 1 Februari 2018 itu.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo bekerja sama dengan PT Global Inspeksi Sertifikasi memberikan pemahaman kepada pelaku industri.

“Sosialisasi perubahan regulasi masalah Impor Border ke Post Border ini sangat penting untuk diketahui pelaku industri impor, mengingat pemerintah pusat melalui Kementerian Perdagangan sudah memberlakukan aturan per 1 Februari,” papar Nur Ahmad.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo Fenny Apridawati menambahkan  pihaknya memiliki kewajiban melakukan sosialisasi. Mengingat  setiap ada perubahan aturan dari pemerintah pusat harus disampaikan, seperti halnya perubahan regulasi masalah impor. (Rino)