Memburu Target Perlu Tanam tanpa Jeda?

72

(bisnissurabaya.com) – BAGAI pepatah “Buah Simalamaka. Dimakan bapak mati, tidak dimakan ibu mati” ketika menghadapi masalah di negara kita ini. Untung saja masih ada terobosan apa yang harus diperbuat.

Masalah itu berkaitan dengan target pemerintah, — terutama pihak Kementerian Pertanian dan beberapa Kementerian/Lembaga lainnya,– membuat target stok pengadaan pangan nasional berupa beras pada tahun ini. Kalangan tersebut meyakini, bahwa stok pangan awal tahun ini terpenuhi dari panen raya di dalam negeri. Tetapi, di pasar dan dihadapkan pada konsumen, harga beras terus melambung tinggi. Para pedagang beras d pasar-pasar manapun juga di negeri kita menyatakan, akhir-akhir ini sedikit menerima kiriman beras dari pedagang besar yang mensupply beras, karena kurangnya beras diterima mereka. Akhirnya, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan menyatakan untuk mengimpor beras lebh-kurang 1 juta ton yang berasal Vietnam, Thailand dan mungkin Pakistan, yang segera saja mampu menekan dari harga serendah-rendahnya Rp 10.250/kg yang seharusnya dipatok Rp 9.500/kg. Sejak awal Januari tahun ini antara pengadaan impor beras dengan pernyataan beras produk dalam negeri untuk mencukupi stok nasional, dijadikan bahan polemik antara kalangan pemerintahan sendiri dan sampai dengan DPR-RI lalu ke para pengamat ekonomi. Kedua pihak berdalih, bahwa terjadi  kecukupan beras hasil panen dalam negeri versus kebijakan pemerintah yang mengimpor beras. Meski begitu, beras impor pun mulai berdatangan, operasi-pasar beras dilakukan Bulog, dan harga beras pun menurun mendekati harga patokan pemerintah. Sementara panen di beberapa tempat ada yang mengalami dampak bencana banjir dan sebagian serangan hama wereng coklat, sehingga jumlah produksi berkurang.  Jadilah kasus tersebut bagaikan menghadapi ‘buah simalakama’.

Di antara polemik pro-kontra beras impor, tiba-tiba dari Institut Pertanian Bogor (IPB) muncul pendapat ilmiah Prof. Dodik Ridho Nurrohmat, Direktur Direktorat Kajian Strategis Kebijakan Pertanian (KSKP) IPB (22/1) yang menyatakan bakal merekomendasikan guna  mengevaluasi pola tanam tanpa-jeda. Yakni pihak pemerintah yang mendorong pola tanam padi 3-4 kali setahun yang harus dilakukan petani hanya demi strategi jangka menengah dalam mengatasi persoalan perberasan nasional yang selalu mengalami polemik setiap tahunnya. “Pola tanam yang nyaris terus-menerus tanpa jeda 3-4 kali setahun, akan memberikan tekanan pada lingkungan, juga membuka peluang munculnya hama dan penyakit tanaman.” katanya.

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan tim IPB tahun 2017, ada sekitar 30 kabupaten di Bali, Jawa, Lampung dan Sumatera Selatan yang terserang wereng coklat dan virus kerdil-hampa. Menurut dia, jika pola tanam tanpa-jeda itu tidak dievaluasi, diperkirakan akan terjadi serangan hama dan penyakit pada areal persawahan yang lebih luas, sehingga pada akhirnya mengancam ketahanan pangan nasional. “Kebijakan pemerintah yang terus mendorong petani menanam padi terus-menerus akan menjadi jembatan bagi hama penyakit untuk menyerang tanaman.” ujar Prof. Dodik yang menambahkan, kebijakan pola tanam yang terus-menerus tanpa-jeda ini ditujukan supaya bisa memproduksi beras dalam mewujudkan swasembada beras. Menurutnya, perlu juga direkomendasikan untuk menurunkan secara bertahap swasembada atau target produksi beras dalam negeri mendekati angka yang lebih realistis!

Gagasan dan pernyataan “pemenuhan stok beras nasional” nampaknya dengan memperhitungkan angka-angka statistik secara acak saja dan memburu popularitas diri atau lembaganya. Pada hal, Ombudsman RI (ORI) Ahmad Alamsyah Saragih menyatakan (15/1), bahwa opini “surplus beras” itu jauh berbeda dari temuan ORI di lapangan. Pihaknya telah memantau langsung para pedagang beras di 31 provinsi pada tanggal 10 hingga 12 Januari. “Hasil monitoring kami menyimpulkan, stok beras kita pas-pasan dan tidak merata. Sedangkan harga naik tajam sejak Desember 2017” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengritik data beras yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan data beras Kementerian Pertanian, yang satu sama lain kurang akurat. “Ada kekeliruan data. Secara nasional, terjadi masalah. Baik di BPS dan di Kementan.” katanya. Menurut JK, konsumsi beras perkapita berada pada angka 114 kg/tahun dengan hitungan penduduk Indonesia  250-260 juta orang, sehingga kebutuhan beras per tahun mencapai 28-29,6 juta ton.

Semestinya, pihak pemerintah (Kementan?) yang mendorong penanaman padi tanpa jeda itu bisa membuka kembali sejarah cocok tanam padi sewaktu sekitar tahun 1970-an ketika pemerintahan Orde Baru melaksanakan Bimbingan Massal (Bimas) pangan nasional (terutama beras). Saat itu hama wereng, apakah jenisnya wereng coklat, wereng putih sampai dengan kutu-loncat merajalela dari Bali ke persawahan-persawahan di Banyuwangi, Jember dan terus seluruh Jawa Timur kemudian ke Jawa Tengah dan Jawa Barat. Ketika dilakukan penelitian, karena kondisi persawahan Bali, Banyuwangi dan Jember disebabkan mendapat pengairan dari saluran irigasi yang baik, juga hujan turun di musim kemarau, sehingga petani menanam padinya tanpa-jeda. Harapannya, akan panen terus-menerus. Namun ketika hawa dan penyakit padi menyerang, banyak yang puso dan dilakukan penyemprotan pestisida yang segera meracuni sungai-sungai kecil dan membunuh banyak burung-burung sawah. Akhirnya ketahuan, bahwa pola tanam lama, yakni tanam padi lalu diseling dengan tanam palawija, akan mematikan bibit-bibit hama. Sedangkan tanam tanpa-jeda, telur wereng ditaruh di dalam batang-batang padi (jerami) dan tetap berada di sawah itu. Begitu dilakukan pengolahan anah dan penanam padi yang baru, telur-telur itu muncul, malahan bermutasi dari jenis wereng yang semula menjadi jenis wereng baru yang tahan pestisida. Bgeitu pula tanah pertanian menjadi mandul, karena terus-menerus menerima pupuk kimiawi dan semprotan pestisida, sehingga lapis kesuburan (hara) tanah mati dan tanaman tergantung pada keberadaan pupuk kimia. Begitulah tragedi pola tanam tanpa-jeda.