Stok Beras : Statistik Siapa yang Benar?

137

(bisnissurabaya.com) – MUNGKIN yang paling terkejut ialah Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, ketika mendengar dua hal yang mengejutkan. Pertama, pemerintah melalui Perum Bulog bakal mengimpor beras sekitar 1 juta ton asal Vietnam, Thailand dan lucunya dari Pakistan! Kedua, dia baru saja pada awal bulan Januari (10/1) lalu menyatakan, potensi panen padi per Januari tahun ini 300.000 ton beras.

Februari diperkirakan total panen 4,9 juta ton beras. Panen itu menurutnya mencakup 17 provinsi di Indonesia dan dengan jumlah panen tersebut, maka Indonesia suplus beras lk. 3 juta ton, dimana pertanian di Jawa menyumbang 70 persen panen padi. Hari itu, harga beras di pasaran kota Surabaya sudah mencapai Rp. 1.500/kg, yang beberapa hari sebelumnya berharga Rp 10.000 – Rp 10.500/kg. Sejak pernyataan itu pula, harga beras di pasaran dari hari ke hari merangkak naik. Alasan pedagang beras di kota-kota besar,  pasokan beras di seluruh tanah air mengeluh: pasokan beras dari pedagang besar beras berkurang.

Urusan perekonomian negara kita yang dikuasakan pada Wapres Jusuf Kalla, pada 9/1 lalu menyatakan pemerintah tidak melarang impor beras, karena harga beras rata-rata naik Rp 2.000/kg pada saat itu. Impor dilakukan kalau beras mencapai harga Rp 12.000/kg, dikarenakan patokan harga adalah Rp 9.000/kg. Menurut Dirut Perum Bulog, Djarot Kusumayakti, perusahaan negara itu hingga 8 Januari lali ada 930.000 ton/beras. Padahal pemerintah selalu menjaga stok nasional sekitar 1 juta ton beras.

Ketika harga beras tak bisa ditahan untuk dinaikkan, pada 15 Januari sudah ditetapkan kita bakal mengimpor beras atas usulan terutama dari Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, dan yang ditetapkan pemerintah pelaksananya adalah Perum Bulog.

Yang mengejutkan, adalah pernyataan Wapres Jusuf Kalla (15/1), yang secara terbuka menyatakan, bahwa data statistik yang dibuat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan data statistik produksi pangan oleh Kementerian Pertanian “bermasalah”, alias tidak cocok. Data beras yang dikeluarkan dikeluarkan BPS dengan Kementan dinilai kurang akurat. Namun kini terfokus untuk pengadaan beras, jadi harus impor 1 juta ton beras. “Ada kekeliruan data. Secara nasional, terjadi masalah. Baik di BPS maupun di Kementan.” ujar Wapres JK. Sedihnya, menurut JK hal itu sudah terjadi sejak lama, antara lain saat dia menjadi Wapres di pemerintahan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang kemudian kesalahan-kesalahan itu dikoreksi. Namun JK tidak menyebutkan, sejauh mana koreksi dilakukan dan sebenarnya kesalahan terletak di sektor mana, BPS atau Kementan.

Menurut Jusuf Kalla, konsumsi beras per kapita kita berada pada angka 114 kg. Dengan hitungan penduduk Indonesia 250-260 juta jiwa, maka kebutuhan beras nasional per tahun mencapai 28-29,6 juta ton. Sedangkan produksi beras dalam negeri paling tinggi 30 juta ton/tahun. “Makanya, ada sedikit cuaca jelek, iklim jelek, memang bisa terjadi masalah.” katanya.

Lain lagi pendapat Ombudsman RI, Ahmad Alamsyah Saragih. Menurutnya opini surplus beras itu jauh berbeda dari temuan yang dilakukan pihaknya di lapangan, yakni terhadap para pedagang beras di 31 provinsi pada 10-12 Januari lalu. “Hasil monitoring kami menyimpulkan, stok beras kita pas-pasan saja dan tidak merata. Harga naik tajam sejak Desember lalu.” katanya.

Dengan kenyataan semacam itu, memang agak menyulitkan Menteri Pertanian kita yang pada akhir tahun lalu (4/12/2017) menggambarkan terjadinya suplus beras yang jutaan ton dan merencanakan ekspor beras ke Malaysia, Filipina dan Timor Leste. Jelas, pak Menteri itu bisa membuat perhitungan semacam itu dikarenakan angka-angka statistik dari eselon  di bawahnya yang memperhitungkan produksi padi di atas kertas, tanpa memperkirakan bahaya terhadap pertanian (khususnya padi) seperti bencana alam (banjir dan sebagainya) dan hama wereng padi yang tidak mau melapor ke Kementan!

Ada beberapa daerah (kabupaten) yang para petaninya menolak masuknya beras impor, karena di daerahnya sedang dan sudah panen raya, melebihi untuk kebutuhan warganya. Antara lain dilakukan oleh para petani di satu-dua kabupaten di Jawa Barat dan di Jawa Tengah. Demo mereka bisa dihargai kalau ditinjau dari kepentingan daerahnya sendiri. Kekawatiran mereka, harga beras bisa turun di bawah harga patokannya, sehingga bakal merugikan. Tetapi kita bukan bicara  “kebutuhan kedaerahan”, akan tetapi dalam lingkup kebutuhan beras di seluruh pulau Jawa, apalagi Indonesia. Karena pemerintah harus memikirkan stok nasional beras dari Sabang hingga Merauke, maka impor pun terpaksa menjadi salah satu caranya. Sementara beras impor bakal masuk ke pelabuhan-pelabuhan laut kita, maka panen raya pada Februari-Maret bakal mengisi gudang-gudang Bulog. Itu pun jangan diperhitungkan sebagai surplus yang besar. Harus dihitung secara benar dan tepat, apakah oleh BPS atau staf ahli Kementan kita. Jangan simpang siur. Jangan hasilnya menyimpangkan perhitungan para pelaksana pemerintahan, apalagi demi kepentingan rakyat. Jangan pula agar angka-angkanya “buat senang bapak”. Jadi, apa sih sulitnya berkoordinasi untuk menemukan data yang akurat?