Mengapa Beras harus Diimpor?

118

(bisnissurabaya.com) – BARU saja Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, pada 4 Desember tahun lalu membuat pernyataan yang membawa rasa optimistis dan bangga dihati mengenai kondisi pertanian khususnnya produk beras kita dengan direncana tahun ini bakal ekspor beras kita yang antara lain 7 juta ton ke Malaysia, 5,7 juta ton ke Filipina dan juga ke Timor Leste. Lalu, pada 9 Januari lalu, tiba-tiba Wapres Jusuf Kalla, menyatakan, pemerintah tak melarang impor beras, yang diperkirakan mencapai 330.000 ton. Dari rapat di kantor Wapres yang dihadiri Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perdagangan Lukita Enggartiasto, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dan Menteri BUMN Rini Soemarno serta Dirut Perum Bulog Djarot Kusumayakti. beserta staf masing-masingnya, dibayang-bayangi oleh harga beras yang biasanya seharga patokan Rp 9.000/kg sudah mencapai Rp 12.000 di pedagang besar. Di kota Surabaya, harga beras yang biasanya Rp 10.000 atau Rp 10.500/kg, kini mencapai Rp 11.500 atau naik sekitar Rp 1.500/kg.

Stok nasional beras pun menurut Dirut Perum Bulog (yang ditugasi mempelejari pelaksanaan impor beras awal tahun ini tersebut), bahwa per 8 Januari lalu cuma 930.000 ton. Padahal selama ini, pemerintah selalu menjaga stok itu 1 juta ton. Sedangkan Menteri Pertanian pernah menjelaskan, bahwa potensi panen dalam Januari ini sejumlah 300.000 ton. Dalam Februari diperkirakan total panen 4,9 juta ton beras. Panen itu mencakup 17 provinsi di negara kita dan katanya surplus lebih kurang 3 juta ton. Di pulau Jawa, pertanian padi  menyumbang 70 persen panen padi. Tetapi tidak pernah disampaikan kemungkinan masih harus impor beras dalam bulan Januari-Februari ini. Juga tidak diulanginya rencana mengekspor beras pada tahun ini. Nampaknya kenaikan harga beras di pasaran yangf kemugninan besar mulai sulitnya stok beras  dan menysuutnya kiriman beras dari Petani ataupun Bulog untuk para pedagang beras, benar-benar membingungkan pak Menteri. Sama sekali di luar perhitungan terhadap kekurangan stok beras ataupun kenaikan harganya yang signifikan itu.

Mentan pada Desember lalu ketika menjelaskan tentang kondisi pertanian berikut optimisme panen padi tahun ini, sudah memprediksi musim paceklik yang terjadi dalam bulan-bulan November, Desember dan Januari. Karenanya, petani dianjurkan tanam mendahului jadual biasanya, yakni di awal November lalu dan pada Februari nanti terjadi panen raya.

Tak soal kalau memang harus impor beras dikarenakan guna  memenuhi stok pangan (beras) dan menstabilkan harga beras di pasaran. Cuma saja, kiranya pemerintah tidak keburu bernafsu  memberikan gambaran terlalu optimistis tentang keberadaan pangan. Sebab, jangan sampai rakyat yang semula diberi gambaran optimistis itu lalu tiba-tiba kepercayaan mereka dibuat merosot: lho, kok impor beras to?!

Kalaulah memang kondisinya harus mengimpor beras atau komoditas pangan lainnya, tidak ada salahnya terbuka saja berdasarkan realitas yang ada. Namun juga harus dijelaskan, apa upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahannya dan sejauhmana target ditetapkan yang bisa dicapai. Jangan sampai permasalahan tersebut digunakan oleh pihak-pihak yang tidak sejalan dengan politik dan kebijakan pemerintah untuk menyalahkan pemerintah yang kurang mampu  dalam mengatasi urusan pangan nasional. Urusan yang bisa dianggap paling peka bagi rakyat, dikarenakan mengenai urusan perut mereka.

Khususnya buat Menteri Pertanian, perhitungan-perhitungan berdasarkan data maupun tinjauan sains mengenai masa tanam, teknologi pertanian sampaipun masa panen padi, hendaknya dikaji secara cermat terlebih dulu dengan mempertimbangkan kondisi alam. Seperti dampak cuaca sebagai penyebab banjir, tanah bergerak sampaipun hama padi. Memang tidak ada jeleknya memberikan pernyataan yang bisa membawa rasa optimistik, karena disitulah ditunjukkan proses dan keberhasilan dalam pembangunan  sektor pertanian. Akan tetapi, perhitungan-perhitungan  pengaruh alam maupun sikap manusia benar-benar menjadi pertimbangan dalam antara lain menetapkan target ataupun produk-produk yang berlebihan yang disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.