Surabaya,(bisnissurabaya.com) – Bank Indonesia/BI Kantor Perwakilan Jawa Timur (Jatim) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional IV Jawa Timur  menggelar sosialisasi terkait pengalihan fungsi pengaturan, pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi Perkreditan dari BI kepada OJK. Pengalihan fungsi ini sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK.

Kepala Perwakilan BI Jatim, Difi Ahmad Johansyah, Rabu (10/1) menjelaskan, pengalihan fungsi pengaturan, pengembangan dan pengelolaan sistem informasi perkreditan telah melalui masa transisi sejak 31 Desember 2013. Dengan berjalannya pelaporan Sistem Informasi Debitur (SID) yang dikelola BI dan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang dikelola OJK secara paralel selama periode April-Desember 2017.

Selama masa transisi tersebut BI dan OJK melakukan koordinasi yang baik, khususnya dalam penyempurnaan ketentuan dan pengelolaan SID serta penyusunan pengaturan dan pengembangan SLIK OJK. Dengan pengalihan fungsi ini, BI menghentikan operasional dan layanan SID kepada seluruh pelapor SID dan masyarakat sejak 31 Desember 2017.

Selanjutnya pengelolaan sistem informasi perkreditan hanya dilaksanakan OJK melalui SLIK, yang telah diimplementasikan secara penuh sejak 1 Januari 2018. Menurut Difi,  SLIK merupakan salah satu infrastruktur yang sangat penting disektor jasa keuangan, yang dapat digunakan pelaku industri untuk mitigasi risiko, khususnya risiko kredit. Sehingga dapat membantu menurunkan tingkat risiko kredit bermasalah. Keberadaan SLIK mampu mendukung perluasan akses kredit, pembiayaan.

Pengalihan fungsi pengelolaan Sistem Informasi Kredit kepada OJK ini tidak akan mengurangi pelayanan yang selama ini telah dilakukan sebelumnya oleh BI. Nasabah dan masyarakat serta pemilik dana tetap akan mendapatkan akses informasi pendanaan yang inklusif, murah dan mudah serta memperhatikan prinsip kehati-hatian, termasuk untuk mendukung kebijakan dan pengambilan keputusan lembaga negara dan pemerintahan lainnya. (timothy surya dewata/stv)