(bisnissurabaya.com) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan beberapa Peraturan OJK (POJK) untuk mendukung dan mendorong program pemerintah. Terbitan peraturan itu terutama dibidang pembangunan infrastruktur di daerah melalui peraturan mengenai obligasi daerah, keuangan berkelanjutan (green bonds), dan percepatan proses bisnis (e-registration).

Deputi Komisioner Managemen Strategis dan Logistik OJK, Anto Prabowo, mengatakan, penerbitan ketentuan itu dimaksudkan untuk mempermudah pemerintah daerah (Pemda) dalam menerbitkan obligasi daerah guna memperkuat implementasi keuangan berkelanjutan, dan mempercepat proses layanan kepada stakeholders. Penerbitan obligasi daerah itu, OJK mengeluarkan tiga ketentuan. Pertama, POJK Nomor 61/POJK.04/2017 tentang Dokumen Penyertaan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah atau Sukuk Daerah.

Kedua POJK Nomor 62/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dan atau Sukuk Daerah. Ketiga POJK Nomor 63/POJK.04/2017 tentang Laporan dan Pengumuman Emiten Penerbit Obligasi Daerah dan atau Sukuk. Penerbitan POJK, kata Anto, terkait obligasi daerah dan atau sukuk daerah merupakan upaya mendukung program prioritas pemerintah dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur yang tidak hanya menjadi dasar peningkatan daya saing nasional.

Namun, juga sebagai alat untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi keseluruh pelosok Indonesia. Pembangunan infrastruktur tersebut tentunya perlu didukung dengan sumber pendanaan yang memadai. Ketiga POJK tentang obligasi (Sukuk Daerah) tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur. Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), juga dari pasar modal melalui penerbitan obligasi daerah dan atau sukuk daerah.

“Melalui ekspansi pembiayaan APBD, maka pembangunan infrastruktur dapat dipercepat. Sehingga dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat dapat segera dirasakan,” katanya.
Terkait penerbitan obligasi daerah dan atau sukuk daerah ini terdapat mekanisme. Selain diwajibkan untuk menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada OJK, pemerintah daerah juga memerlukan persetujuan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Aspek tata kelola APBD pemerintah daerah perlu menjadi perhatian. Hal ini karena kepercayaan investor sangat tergantung pada bagaimana pemerintah daerah mengelola APBD dan memanfaatkan dana hasil penerbitan obligasi daerah dan atau sukuk daerah. “Untuk itu OJK berharap pemerintah daerah dapat meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan tentu didukung infrastruktur organisasi yang memadai. Sehingga dapat mengelola obligasi daerah dan atau sukuk daerah,” ujar Anto.

Tugas ini tidak hanya berhenti saat diterimanya dana hasil penerbitan obligasi daerah dan atau sukuk daerah namun berkelanjutan (debt servicing dan investor relation). Untuk peraturan yang terkait dengan green bonds, OJK mengeluarkan POJK No 60/ POJK.04/2017 Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond).

“POJK ini diterbitkan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk mewujudkan Indonesia asri dan lestari melalui pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan,” tandas Anto Prabowo.

POJK diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif pembiayaan berkelanjutan yang ramah lingkungan di pasar modal. Penerbitan green bonds oleh perusahaan Indonesia di pasar modal tentunya akan menjadi tonggak sejarah yang signifikan untuk menegaskan komitmen Indonesia dalam menangani isu-isu lingkungan melalui produk keuangan ramah lingkungan.

Adapun untuk aturan yang terkait dengan e-Registration, yakni POJK Nomor 58/POJK.04/2017 tentang Penyampaian Pernyataan Pendaftaran atau Pengajuan Aksi Korporasi Secara Elektronik. POJK itu diterbitkan untuk mendukung efektifitas dan efisiensi pelayanan OJK kepada stakeholder yang lebih efisien dan transparan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Untuk implementasinya, OJK telah menyiapkan sistem elektronik yang diberi nama Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT).

Kepala Kantor Regional IV Jatim, Heru Cahyono, menambahkan sejak OJK berdiri, sudah banyak program strategis yang telah dilakukan dalam upaya mendukung stabilitas sektor jasa keuangan. Salah satunya memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional maupun dalam melindungi kepentingan konsumen dan pembiayaan infrastruktur melalui pasar modal. Tercatat di OJK, ada 20 emiten sektor infrastuktur yang melakukan fund raising melalui pasar modal dengan total nilai emisi Rp 38,9 triliun kurun waktu 2017.

Memberikan izin untuk 2 KIK-EBA terkait infrastruktur, dengan nilai sekuritisasi sebesar Rp 6 triliun. Dengan peluncuran pembiayaan Efek Beragun Aset – Surat Partisipasi (EBA-SP) sampai November 2017, telah diterbitkan 4 izin EBA-SP dengan total nilai Rp 2,36 triliun. Memfasilitasi upaya penurunan tingkat ketimpangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat luas dengan memperluas program Laku Pandai (branchless banking) dengan jumlah nasabah mencapai 11,8 juta dan melibatkan 428.852 agen dengan saldo tabungan yang telah mencapai Rp 1,26 triliun.

Untuk pembiayaan KUR lebih diarahkan kesektor produktif. Jumlah realisasi pembiayaan hingga November 2017 yang telah disalurkan melalui program KUR mencapai Rp 91,40 triliun atau 85,66 persen dari pagu 2017. Upaya lain dari OJK seperti optimalisasi peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) kini, telah berdiri 61 TPAKD baik ditingkat provinsi, kabupaten maupun kota. “Kami terus melakukan peningkatan literasi keuangan masyarakat di daerah, berbagai kegiatan edukasi dan sosialisasi secara rutin dan lebih terarah dilakukan untuk meningkatkan tingkat literasi keuangan masyarakat dengan pencapaian target pemerintah untuk tingkat inklusi keuangan sebesar 75 persen dan literasi keuangan 35 persen pada 2019 nanti,” urainya.

Selain itu, OJK terus berupaya untuk mendorong penguatan infrastruktur pengawasan dan perizinan agar lebih efektif dan efisien. Beberapa penguatan yang telah dilakukan diantaranya melalui peluncuran Sistem Informasi Perizinan Terintegrasi untuk percepatan proses perizinan multi sektoral. Proses perizinan yang OJK luncurkan di tahun 2017 adalah untuk penerbitan sukuk obligasi yang perizinannya dapat dipercepat dari rata-rata 105 hari kerja menjadi hanya 22 hari kerja.

“Dengan fundamental ekonomi yang terjaga serta perbaikan kondisi ekonomi yang terus berlanjut, diperkirakan dari pasar modal domestik akan mampu meraup dana pembiayaan sebesar Rp 253,94 triliun pada 2018 ini,” jelasnya. (ton)