Dari Statistik : Angka Kemiskinan Turun

44

(bisnissurabaya.com) – BEGITULAH catatan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas): angka kemiskinan turun hingga tinggal 10,2 persen dari total penduduk Indonesia. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, menargetkan angka kemiskinan pada tahun ini bakal turun lagi dibawah 10 persen itu. “Angka kemiskinan 10,2 persen itu adalah kemiskinan terendah sepanjang sejarah. Tahun ini kami harap dibawah 10 persen,” katanya (3/1).

Menjelaskan pencapaian angka kemiskinan tahun lalu karena istilah Menteri itu karena “poverty rate”-nya turun, kedalaman dan keparahannya sedikit lebih baik. Sedangakan untuk mencapai di bawah 10 persen,perlu perbaikan pada kedalaman dan keparahan tersebut. “Untuk mengangkat mereka ke atas, di situ kita harus memperbaiki kedalaman dan keparahan itu. Caranya adalah bantuan sosialnya harus benar-benar tepat sasaran.” katanya sambil mengungkapkan, bahwa di lapangan masih ada yang tidak tepat jumlah dan tidak tepat waktu.

     Presiden Jokowi, ketika membuka sidang paripurna kabinet (3/1), minta agar para Menteri pada 2018 ini dapat mengerjakan upaya menanggulangi ketimpangan nasional dan kesenjangan sosial. “Baru saja saya mendapat laporan dari BPS, pada September 2017 jumlah penduduk miskin sebesar 26,58 juta orang atau 10,12 persen, turun 0,52 persen jika dibandingkan pada Maret 2017, yaitu 27,77 juta orang dan juga berkurang dibanding September 2015 sebesar 11,13 persen dan juga berkurang dibanding September 2016.” ujar Presiden.

Tetapi presiden mengakui, pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah untuk mengurangi indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan baik di perkotaan maupun pedesaan. “Karena itu saya ingatkan angka inflasi, stabilisasi harga-harga bahan kebutuhan pokok harus terus dikendalikan, program renstra, program non-tunai yang rencananya akan disitribusikan di awal tahun ini.” Dia lalu memerintahkan, bahwa agar para menterinya menjalankan secara tepat waktu dan tepat sasaran. Juga tentang program ‘cash for work’ baik melalui dana desa maupun padat karya yang melibatkan beberapa kementerian, antara lain Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Perhubungan, Pertanian, Kelautan & Perikanan, harus segera diterapkan. Katanya, dia mendapat laporan Menteri Keuangan, bahwa dana anggaran desa sebesar 20 persen sudah dapat dicairkan untuk mendukung program-program tersebut.

Bersukurlah kalau catatan statistik itu begitu adanya. Juga bersukur kalaulah angka kemiskinan secara umumnya dapat ditargetkan di bawah 10 persen tahun ini. Yang sekarang sedang miskin, tentu bisa berharap angka statistik itu mengangkatnya jadi “tidak miskin”. Beberapa peluang memang disediakan. Akan tetapi, kembali kepada masing-masingnya untuk berjuang melawan kemiskinannya sendiri.

Barangkali perlu juga disimak, nada setengah jengkel Gubernur Nusa Tenggara Timur, Frans Lebu Raya (27/12) dalam acara Natal Bersama. Menurutnya, untuk menurunkan angka kemiskinan di sesuatu daerah tidak gampang. Kepala daerah yang termasuk wilayah dengan angka kemiskinan tinggi di Indonesia setelah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat itu menyatakan: “Kalau bicara tentang kemiskinan, saya harus jujur mengatakan, bahwa menurunkan angka kemiskinan bukan perkara mudah. Terlalu banyak variabel yang harus dipenuhi.” Dia sebutkan, bahwa kategori tentang kemiskinan dan kemakmuran adalah menurut versi pemerintah yang bisa berbeda dengan standar serupa menurut stratifikasi sosial dan adat setempat. Badan Pusat Statistik NTT mencatat dalam September 2017 sejumlah 1.150.080 orang (22,01) dari jumlah sebesar 5,2 juta penduduk NTT dikategorikan berkondisi miskin.  Gubernur yang akan menghabisi masa jabatannya itu malahan menantang: “Karena itu, jika hari ini ada calon pemimpin ataupun pemimpin yang mengatakan, bahwa bisa menurunkan angka kemiskinan di NTT dalam waktu singkat, itu bohong!” katanya.

Nah, urusan kemiskinan warga kita pun sudah masuk pertikaian di ranah politik praktis sebagaimana contoh yang terjadi di Kupang, NTT itu. Kalaulah kita percayai apa yang telah dilakukan dan yang sedang ataupun akan dilakukan oleh pemerintah untuk mengangkat derajat warga yang miskin hingga bisa kecukupan (jangan berangan-angan segera jadi kaya, lho!), maka kita hendaknya meletakkan kepercayaan terhadap upaya politis pemerintah itu. Kemiskinan di negara manapun di dunia pasti ada. Cuma buat di negara kita, angka kemiskinan itu bisa ditekan mepet kebawah!