Ngawi,(bisnissurabaya.com) – Sidang paripurna terhadap pandangan fraksi-fraksi dalam rangka  membahas 5 Ranperda inisiatif DPRD dan 16 Ranperda eksekutif tahun 2017 berlangsung serius. Dilaksanakan di gedung  DPRD kabupaten Ngawi, pada l 27 dan 29 Desember 2017.

Acara sidang paripurna DPRD kabupaten Ngawi, berlangsung selama 2 hari . Hari pertama pada tanggal (27/12) dari 6 fraksi menyampaiakan pandangan umum terhadap nota pengantar 5 Ranperda inisiatif DPRD dan 16 Ranperda eksekutif tahun 2017. Hari kedua jumat (29/12) telah disampaikan  jawaban Bupati Ngawi terhadap pandangan umum dari fraksi-fraksi.

Didepan sidang paripurna yang disaksikan oleh Ketua DPRD Kab.Ngawi Dwi Riyanto Djatmiko,SH, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD, Anggota Forpimda, Sekwan, Kepala OPD, Para Pejabat pemerintahan, Camat, Perwakilan Polres, Perwakilan Kodim dan undangan.

Bupati sampaikan jawaban terhadap beberapa pandangan. Terhadap Fraksi Nurani Demokrat,” Kab. Ngawi mengadakan MoU dengan Perhutani dan TNI, masih tarik ulur, mengupayakan dengan kerjasama pemerintah provinsi pengelolaan rest area, belum mendapat ijin.

Kemudian strategi untuk mewujudkan lokasi wisata dengan pengembangan obyek wisata, dengan mengintregasikan antar (usaha obyek wisata, infrastruktur dan ekonomi kreatif), pembentukan desa wisata dan kelompok sadar wisata.

Alat peraga kampanye merupakan reklame yang pengadaannya bersifat non komersil yang dimuat untuk kepentingan sosial. Yang termasuk penyandang masalah kesejahteraan sosial, mengatasi masalah kesulitan permodalan kalau keluarga masuk database BDT diberikan bantuan modal melalui kelompok bersama. Anak putus sekolah difasilitasi melalui PKH, dan bantuan biaya BSM.

Terhadap Fraksi PDIP Bupati menegaskan berusaha  mengatasi kemiskinan mengembangkan perekonomian padat karya. Terkait pelayanan RSUD terus meningkatkan pelayanan secara optimal fasilitas sarpras, penambahan dokter ahli, inovasi, terkait pengemis disekitar trafficlight dilakukan pembinaan oleh Dinsos dan penindakan tipiring. Terkait revitalisasi infrastruktur irigasi meningkatkan hasil pertanian. Teknis pelaksanaan pemasangan reklami akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Terhadap Fraksi Golkar inovasi daerah tidak perlu dituangkan dalam sebuah peraturan daerah, otomatis tertuang dalam program kegiatan masing-masing perangkat daearah. Terkait status desa Beran, pengusulan perubahan status desa menjadi kelurahan telah dilaksanakan sesuai mekanisme yang ada.

Terhadap Fraksi Gerindra alokasi pupuk diberikan oleh hanya sebesar 60  – 70  persen, penggunaan pupuk non subsidi tertap diperlukan menambah nutrisi, dengan mencampur pupuk subsidi dan non subsidi sebagai suplisi tambahan. Pemerintah Ngawi akan lbh memperhatikan demi kelestarian dan keberlangsungan lembaga pendidikan keagamaan dalam meningkatkan kwalitas. Bumdes mempunyai peranan penting akan segera diperdakan.

Terhadap Fraksi PKS  status desa menjadi kelurahan belum dilakukan provinsi, Pemerintah Kab. Ngawi terus dikomunikasikan. Selama status belum berubah kepemimpinan dijalankan oleh (PJ) Kepala Desa.

Terhadap Fraksi PKB  penyusunan obyek wisata disesuaikan kondisi riel pembangunan disusun detail enginering design. Sinkronisasi program akan dilakukan 15 tahun ke depan dengan Raperda yang disusun. Dengan penyelenggaraan reklame secara langsung akan meningkatkan PAD kabupaten. Mengenai teknis tata cara penyusunan peratauran di desa, Pemerintah Ngawi segera menyusun dan menetapkan serta mengundangkan Peraturan Bupati karena belum ada peraturan yang jelas.(eko)