Saatnya Serius Larang Jaring Ikan itu

152

(bisnissurabaya.com) – SEKITAR 1975-1980-an, sejak Moh Noer dan disusul kemudian oleh Sunandar Priyosudarmo menjadi Gubenur Jawa Timur (Jatim), saya selalu mengikuti peninjauannya ke berbagai pelosok wilayah. Baik dari ruang kerjanya di Gedung Grahadi Surabaya maupun di kawasan pusat-pusat perikanan laut. Saat itu sudah dicanangkan, melarang penggunaan pukat-harimau (trawl) dan pukat tarik (purse seine nets). Sudah dijelaskan, kedua jenis pukat itu mengeruk ikan hingga anak cucunya dan yang didapat jenis ikan-ikan kecil. Sudah juga dijelaskan, dalam waktu tertentu ikan-ikan yang biasanya ditangkap oleh nelayan tradisional di sepanjang pantai utara Jawa Timur, akan bakal habis. Anak cucu para nelayan itu bakal kesulitan menangkap ikan secara tradisional. Ketika masa jabatan kedua Gubernur itu usai, apalagi ketika era reformasi muncul, tak ada yang peduli lagi larangan itu. Laut milik kita dan untuk kita. Mumpung ada kesempatan.  Begitu semboyan nelayan yang menggunakan kedua jenis jaring ikan tersebut. Belum lagi yang menggunakan bom tangan (bondet) yang jumlahnya bertambah-tambah.

Lalu, tiba-tiba Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, mengeluarkan larangan: mulai 15 Januari 2018, di semua perairan Indonesia dilarang menggunakan kedua jenis jaring ikan itu. Begitu pula jenis yang sama yang dalam bahasa lokalnya disebut “jaring cantrang’. Wanita yang tak gentar ancaman dan dikenal di negara-negara yang punya nelayan mengarungi lautan Asia Tenggara sebagai ‘pengebom’ kapal-kapal pencuri ikan di perairan kita itu, ketika mengumumkan pernyataannya di Pantai Sialang Buah kecamatan Teluk Mengkudu kabupaten Serdang Bedagai (Sumatera Utara) malahan minta nelayan untuk melaporkan kepadanya kalau ada aparat pemerintahan menjadi beking penggunaan alat tangkap ikan tersebut. “Jika ada aparat yang membekingi pukat trawl, laporkan. Saya akan  meneruskan laporannya ke Dantamal dan Kapolda,” katanya (14/12) dan memberikan nomor HP-nya: 0811211365.

Menteri Susi ini pernah didemonstrasi oleh sebagian nelayan pantai utara Jawa Tengah pada awal tahun ini, karena ancang-ancangnya melarang jaring cantrang. Sekarang, dia menganjurkan nelayan di pantai utara Jateng itu untuk belajar dari nelayan di Sumatera dan Sulawesi. Menurutnya, nelayan di sana sudah sejahtera karena sekali melaut mendapatkan ikan yang besar dan mahal. “Sekali tarik bisa 30 ton, dijual bisa mendapat berapa juta. Bahkan saya di Sumatera sekali tarik bisa 100 ton!”

Larangan itu memang diperlukan, karena pembangunan kita bersifat berkesinambungan dengan pelestarian alam lingkungannya. Negara kita termasuk 10 negara perikanan terbesar di dunia, karena luas lautnya, variasi kemaritimannya, pulau-pulau, kepariwisataan laut dan lain-lain. Tetapi kalau ikannya yang menjadi konsumsi rakyat maupun sebagian untuk ekspor itu ludes sampai anak cucunya, lalu apa yang ditinggalkan para nelayan tua kepada nelayan anak cucunya? Terlebihnlagi apabila kita lihat pencarian ikan oleh para nelayan tradisional itu hanya di sepanjang Selat Madura, mulai dari pantai Kabupaten Sidoarjo, Pasuruan, Probolinggo hingga Situbondo, perahu-perahu nelayan itu cuma berkisar di Selat Madura saja, maka kalaulah ikan-ikan kecil itu lalu dikeruk dengan jaring-jaring yang dilarang itu, lalu bagaimana nasib para nelayan tradisional generasi mendatang? Sebab cuma sedikit mereka yang keluar dari Selat itu dan beroperasi di Laut Jawa, Selat Makassar atau Laut Banda dan lain-lain untuk mencari ikan-ikan besar.

Larangan Menteri Susi itu sudah selayaknya diapresiasi dan ditindak lanjuti oleh segala komponen Instansi yang ada di Pemerintah Daerah, yakni di tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota, termasuk Kepolisian dan TNI-AL (Maritim). Kalau identifikasi Susi Pudjiastuti tentang kemungkinan ada aparat jadi backing kepemilikan dan penggunaan pukat-harimau, pukat jaring atau cantrang, hal itu terbukti kembali ketika pemerintah saat itu sudah melarang jenis-jenis jaring tersebut. Ternyata waktu itu larangannya tidak digubris, karena yang punya kapal dan jaring-jaring jenis itu bukanlah nelayan tradisional. Mereka para cukong dan mendapat ‘perlindungan’ aparat pemerintahan yang punya kedudukan ‘kuat’.

Nah, sekarang bisa kita lihat sejauhmana justru para aparat pemerintahan mendukung larangan yang sebagai upaya melestarikan pembangunan ekonomi di sektor sumber daya kelautan itu bisa ditegakkan