Mafia Tanah Harus Diganyang

122

(bisnissurabaya.com) – Mafia tanah yang bergentanyangan harus segera  diganyang,  karena kalau tidak  kasihan nasib orang kecil-kecil ini. Mengingat mereka dalam praktek mafianya sangat rapi dan terstruktur.

Demikian disampaikan Advokad Senior Dr H Sunarno Edy Wibowo SH, MHum, saat dialog “Hukum Dimata Bowo” di Surabaya TV, Jumat (29/12) pukul 20.00 WIB. Masyarakat yang menjadi korban praktek mafia itu umumnya  disebabkan keterbatasan pengetahuan tentang seluk beluk pertanahan.

“Itu terjadi karena keterbatasan pengetahuan tentang tanah seperti  status tanah. Juga kurang faham terhadap jual beli, tentang pendaftaran tanah, status tanah ada. Tanah  HGB, Tanah Ijo dan sebaginya,” papar Cak Bowo panggilan akrab Advokad Senior ini.

Untuk itu lanjut Cak Bowo, masyarakat harus memahami  peraturan yang menyangkut tentang tanah. Harus mengerti tentang  UU No. 5 /1960 tentang  Pokok-pokok Agraria. Supaya  tanahnya bisa dimiliki sebagaimana mestinya.

Dalam UU No. 5/1960  Bab II disebutkan Hak-hak atas tanah. Dalam  Pasal 16 (1) Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 ialah : a. hak milik, b. hak guna usaha, c. hak guna bangunan, d. hak pakai, e. hak sewa, f. hak membuka tanah, g. hak memungut hasil hutan, h. hak-hak lain.

Kemudian dalam Pasal 19 (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi : a. pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah; b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. (3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial ekonomis serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria.

Kemudian Pasal 36 (1) Yang dapat mempunyai hak guna bangunan ialah : a. warganegara Indonesia; b. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. (2) Orang atau badan hukum yang mempunyai hak guna bangunan.

“Ya masyarakat harus belajar tentang peraturan tanah yang ada lah,” tandas pria asli Surabaya ini. Dengan mengerti tentang peraturan tentunya akan sulit unutk dibodohi.

Kemudian cak Bowo juga berpesan agar  para petinggi pemerintahan untuk lebih selektif dalam memberi ijin pada konglomerat. Penguasaan tanah dan lahan yang mayoritas dikuasi oleh konglomerat  itu ijinnya melalui pemerintah daerah, seperti Gubernur dan Wali Kota/Bupati.(sam)