Efek Kebijakan Redenominasi Mata Uang Rupiah Bagi Dunia Usaha

859

(bisnissurabaya.com) – Seiring perkembangan dunia bisnis yang semakin pesat dan kompetitif dalam menghadapi era globalisasi dan teknologi informasi dunia usaha harus memperbaiki kinerja perusahaan dari tahun ke tahun. Kondisi ekonomi nasional yang kondusif didukung inflasi yang rendah serta laju pertumbuhan ekonomi Indonesia yang positif merupakan kesempatan pemerintah melalui Bank Indonesia sebagai Bank Sentral untuk melakukan implementasi redenominasi dengan adalah terjaganya stabilitas makroekonomi yang ditandai dengan tingkat inflasi yang stabil dan dalam tren menurun mencapai 3,88 persen (Sumber : Bank Indonesia, Juli 2017), pertumbuhan ekonomi yang meningkat pada kuartal I tahun 2017 mencapai 5,01 persen, serta stabilitas nilai tukar (Sumber : Bank Indonesia, Juli 2017).

Redenominasi adalah penyederhanaan nilai nominal mata uang dengan mengurangi digit (angka nol) tanpa mengurangi nilai riil mata uang tersebut. Bank Indonesia (BI) telah merencanakan redenominasi rupiah dengan menghilangkan tiga angka nol pada nilai uang, harga barang, maupun upah. Nilai nominal mata uang yang terlalu besar mencerminkan bahwa di masa lalu negara pernah mengalami inflasi yang tinggi atau pernah mengalami kondisi fundamental perekonomian yang kurang baik (Kesumajaya, 2011). Indonesia yang saat ini berencana melakukan redenominasi telah mengalami beberapa kali guncangan dan ketidakstabilan dalam nilai mata uang maupun tingkat inflasi. Sebelum Indonesia merdeka, pada tahun 1944, nilai Rupiah memiliki nilai yang hampir seimbang dengan dollar AS, yaitu Rp 1,88 per dollar AS. Lalu, pada 7 Maret 1946 nilai Rupiah pertama kali menurun sebesar 30 persen menjadi Rp 2,65 per dollar AS. Tahun 1950 pemerintah melakukan sanering dari pecahan Rp5 ke atas, sehingga nilainya menjadi setengah dari nilai semula. Kemudian sanering kedua berlanjut pada tahun 25 Agustus 1959 pemerintah kembali melakukan pemangkasan nilai Rupiah. Pemerintah Indonesia melalui Bank Indonesia (BI) sebagai Bank Sentral berdasarkan catatan sejarah pernah memangkas mata uang Indonesia (Rupiah) atau yang biasa disebut sebagai sanering atau redenominasi. Hal ini disebabkan karena tanggal 13 Desember 1965 di era pemerintahan Orde Lama pimpinan Presiden pertama Ir. Soekarno, kebijakan tersebut ditetapkan melalui Penetapan Presiden Nomor 27 Tahun 1965 dengan pemangkasan nominal sudah pernah dilakukan, yaitu memotong uang dengan nominal Rp.1000 menjadi Rp. 1 yang berarti membuang 3 digit angka dibelakangnya. Dengan menginstruksikan kepada masyarakatnya agar menyerahkan uang Rp.1000 yang berada ditangannya agar ditukarkan di Bank Indonesia (BI) sebagai Bank Sentral menjadi uang Rp.1,- yang baru dicetak/dikeluarkan, kesempatan penukaran ini dilakukan dalam jangka waktu tertentu, karena diluar jangka waktu tersebut pemerintah akan mengumumkan ketidakberlakuan terhadap mata uang lama (Rp.1000).  Jadi, dalam redenominasi yang dipotong bukan nilai tukar, melainkan digit nominal yang tertera dalam selembar uang Rupiah (Sumber : Bank Indonesia).

Selain dampak positif dari redenominasi seperti meningkatnya kredibilitas Rupiah yang dijadikan tujuan oleh pemerintah, terdapat juga dampak negatif yang akan terjadi jika diterapkan kebijakan redenominasi. Salah satunya adalah kemungkinan masyarakat salah persepsi dengan mengira redenominasi adalah sanering. Sanering adalah kebijakan penghilangan angka nol pada mata uang, namun pemotongan tersebut tidak dilakukan pada harga-harga barang, sehingga daya beli masyarakat menurun. Pemahaman mengenai redenominasi yang salah pada masyarakat dapat menimbulkan kepanikan yang dapat membuat situasi ekonomi mengalami gejolak. Selain itu, dengan adanya redenominasi akan ada peningkatan besarnya biaya operasional perusahaan Penentu Keberhasilan Redenominasi Mata Uang: Pendekatan Historis dan Eksperimental 169 dan perbankan karena mengganti sistem informasi dan teknologinya yang membutuhkan waktu penyesuaian untuk menerapkan teknologi akuntansi untuk menyesuaikan dengan penyederhanaan nominal. Bank Indonesia juga akan mengeluarkan biaya yang besar untuk mencetak uang baru hasil redenominasi dan sosialisasi publik. Selain itu dampak sosial lain berupa ketidakpercayaan masyarakat terhadap Rupiah (Kesumajaya, 2011).

Langkah strategis yang harus dilakukan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral untuk mengantisipasi kegagalan yang terjadi pada tahun 1965, maka implementasi program  kebijakan redenominasi saat ini harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Beberapa syarat yang perlu dilakukan sebelum pelaksanaan redenominasi dilakukan agar kebijakan tersebut dapat berhasil adalah terjaganya stabilitas makroekonomi yang ditandai dengan tingkat inflasi yang stabil dan dalam tren menurun, pertumbuhan ekonomi yang meningkat, serta stabilitas nilai tukar. Selanjutnya, adanya dukungan seluruh lapisan masyarakat, landasan hukum yang kuat, kondisi sosial politik yang kondusif, penentuan waktu (timing) yang tepat, serta dukungan stabilitas kondisi perekonomian internasional (Sumber : Bank Indonesia).

Namun setelah 52 tahun berlalu Pemerintah Indonesia melalui Bank Indonesia (BI) sebagai Bank Sentral sebenarnya sudah memiliki rencana redenominasi tahun 2010, karena digit angka dalam satuan mata uang Rupiah dianggap sudah terlalu banyak/panjang. Sebagai contoh pada tahun 2012 ini nilai dari 1 gram emas bila dinilai dengan satuan mata uang Rupiah berkisar Rp. 500.000, yang berarti menggunakan enam (6) digit angka. Penggunaan digit dalam menilai suatu harga emas tersebut dianggap sudah terlalu panjang. Dapat kita bandingkan dengan mata uang dolar Amerika yang menilai 1 gram emas hanya sebesar $ 50 ($ 1 = Rp 10.000), yang berarti hanya menggunakan dua digit angka. Tentu terlihat jelas perbedaannya yang seolah mencerminkan kekuatan pada masing-masing mata uang. Sehingga BI sebagai pihak yang paling berkuasa dalam menentukan jumlah uang beredar di Indonesia, meluncurkan wacana untuk memotong digit angka dalam nilai Rupiah (sanering), hal ini dilakukan agar martabat nilai Rupiah di mata dunia internasional diharapkan lebih memiliki nilai jual.