Apresiasi MK yang Tolak Uji Materi Kejahatan Kesusilaan

45

(bisnissurabaya.com) – Keinginan untuk merubah atau menghapus beberapa pasal di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh sebagian pakar dan sejumlah pihak, dinilai  memiliki tujuan yang tidak lazim. Tujuan tidak lazim itu, mereka menginginkan adanya suatu  kebebasan.

Demikian disampaikan Advokad Senior, Dr H Sunarno Edy Wibowo SH, MHum, saat dialog “Hukum Dimata Bowo” di Surabaya TV, Jumat (22/12) pukul 20.00 WIB. Ketika  ada kebebasan,  lanjut  Cak Bowo panggilan akrab advokad ini mereka tentu akan melangsungkan hasratnya. Mereka bisa kawin sesama jenis antara laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan.

Termasuk masih papar Cak Bowo mereka bisa melangsungkan perkawinan antar agama di luar negeri. Kemudian pulang mencatatkan perkawiannya di kantor Catatan Sipil. Padahal hukum yang berlaku saat ini kalau perkawinan beda  agama, salah satu pasangan harus mengikut agama pasangan yang menikah.

“Kalau misalnya terjadi kebebasan seperti itu, negara ini mau dibawa kemana ? Kan tatanan menjadi tak karuan alias rusak,” tandas pria yang sudah puluhan tahun malang melintang di dunia hukum ini penuh tanda tanya.

Menurut Cak Bowo di Austrlaia itu ada departemen perkawinan yang mengurusi pasangan yang mau menikah tapi beda agama. Kalau salah satu  pasal ini dihapus,  mereka yang datang kesana ingin supaya tidak terkena  ancaman hukuman di dalam negeri.

“Untung saja gugatan yang mereka layangkan ditolak oleh  Mahkamah Konstitusi, kalau sampai dikabulkan tentu tatanan akan menjadi amburadul. Sudah benar MK itu, ” papar pria asli Arek Suroboyo ini,

Seperti diketahui Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi terhadap sejumlah pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur soal kejahatan terhadap kesusilaan. Adapun tiga pasal yang digugat adalah Pasal 284, Pasal 285, dan Pasal 292.

“MK menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” ucap Ketua Majelis Hakim MK Arief Hidayat dalam sidang pleno di gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (14/12) lalu.

Gugatan ini diajukan oleh Guru Besar IPB Euis Sunarti bersama sejumlah pihak, yang mayoritas ibu-ibu pada 2016 lalu. Dalam gugatannya terkait Pasal 284 KUHP, pemohon mengatakan cakupan seluruh arti kata “zina” hanya terbatas bila salah satu pasangan atau keduanya terikat dalam hubungan pernikahan. Padahal, pasangan yang tidak terikat pernikahan juga bisa dikatakan zina.

Adapun untuk Pasal 285 KUHP, pemohon juga meminta perluasan makna perkosaan bukan hanya dilakukan pelaku terhadap wanita, tetapi juga kepada pria. Kemudian Pasal 292, pemohon meminta para pelaku seks menyimpang atau dalam hal ini LGBT, diminta jangan hanya dibatasi oleh orang dewasa. Meski demikian, hakim MK memandang, pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum. “Karena MK menolak maka pasal-pasal yang diajukan untuk uji materi itu tetap eksis. Dan masih memiliki kekuatan hokum tetap,” pungkas Cak Bowo. (sam)