(bisnissurabaya.com) – Tata kelola informasi untuk cegah korupsi. Gerakan reformasi 1998 mempunyai tujuan diantaranya pembentukan pemerintahan yang bersih berwibawa bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Upaya tersebut bisa dimulai dengan perekrutan sumber daya manusia (SDM) pada badan public untuk tata kelola informasi yang baik.

Sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, informasi public adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan diterima oleh suatu badan public yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan atau penyelenggara dan badan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan  UU serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Sedangkan badan publik adalah lembaga eksekutif, legislative, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan  dengan penyelenggaraan negara yang dananya bersumber pada APBN dan atau APBD dana atau organisasi non pemerintah yang dananya bersumber dari APBN atau APBD, sumbangan masyarakat dan atau luar negeri.

Berdasarkan hal tersebut maka 18 Desember 2017 Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Jawa Timur menggelar Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Award 2017 di Surabaya.

“PPID Award 2017 bertujuan untuk memotivasi dan meningkatkan budaya kompetisi badan publik yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Pemerintah Kabupaten/Kota, Desa/Kelurahan di Jawa Timur untuk mematuhi dan melaksanakan UU Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik,’’ kata Komisioner KIP Jatim, Wahyu Kuncoro, kepada Bisnis Surabaya, Senin (18/12).

PPID Award 2017 memiliki 3 kriteria, yaitu transparansi, meja layanan, website dan memiliki 9 kategori yaitu Pemeringkatan PPID 2017 kategori A dan kategori B, OPD terbaik kategori A dan kategori B, web kabupaten/kota terbaik, web OPD kabupaten / kota terbaik, meja layanan kabupaten/kota terbaik, meja layanan OPD terbaik, transparansi anggaran kabupaten/ kota terbaik, transparansi anggaran OPD terbaik, web desa terbaik

“Kabupaten Pacitan, Bojonegoro, Blitar meraih web Kabupaten/kota terbaik, sedangkan RSUD Saiful Anwar, Dinas Sosial, RSUD Dr Sutomo meraih kategori OPD terbaik, Transparansi anggaran diraih Kabupaten Pacitan, Madiun dan Bojonegoro,’’  tambah Wahyu Kuncoro yang juga aktifis pemuda di Jatim.

Dengan diselenggarakan PPID Award 2017 diharapkan dapat memacu dan memicu badan publik untuk memberikan layanan informasi publik yang terbaik kepada masyarakat. Sehingga dapat mendukung iklim demokrasi serta pertumbuhan  investasi bisnis di Jawa Timur/Jatim. (nanang)