Lamongan,(bisnissurabaya.com) – Terdapat perubahan mendasar pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang baru diberlakukan pada 15 Agustus lalu. Sehingga Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan perlu mengadakan sosialisasi.

Asisten Tata Praja Pemkab Lamongan Heruwidi menekankan agar sosialisasi digencarkan ke desa-desa. “Terdapat banyak perbedaan UU Nomor 7 tahun 2017 dengan undang-undang yang berlaku sebelumnya, “ ujar Heruwidi saat membuka Sosialisasi Undang-Undang Pemilu di hotel Mahkota, Kamis (14/12).

Dia menegaskan agar Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya segera disosialisasikan ke seluruh elemen masyarakat, penyelenggara pemilu dan pemangku kepentingan yang lain. “Hal ini juga agar tercipta pesta demokrasi yang aman, lancar, tertib dan transparan,” tandas Heru.

Heru menyebut sejumlah perbedaan signifikan dengan Undang-undang yang lama. Baik itu UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Perbedaan tersebut diantaranya, pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wapres serta Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD yang dulunya terpisah sekarang dilaksanakan bersamaan.

Kemudian terkait struktur Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang dulu 5 orang, sekarang 3 orang. Sementara untuk Panwaslu yang dulu 3 orang, menjadi 5 orang. “Undang-undang yang baru ini juga memberi kewenangan Bawaslu yang lebih luas. Selain itu terkait partisipasi masyarakat juga diatur lebih jelas dan terperinci, “ jelas Heru.

Acara tersebut diikuti oleh 200 peserta yang terdiri dari unsur Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, pengurus parpol, tokoh agama, tokoh masyarakat, pelajar, mahasiswa, Panwascam, Muspika serta KPU dan Panwaslu.

Seperti diketahui pada 27 Juni tahun 2018 akan dilakukan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur. Kemudian disusul agenda Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD pada 17 April 2019. (sam)