(bisnissurabaya.com) – Perekonomian Jawa Timur diprediksi mampu mencatat perbaikan pertumbuhan di tengah berbagai tantangan yang ada. Bersamaan dengan itu ekonomi di Jawa Timur pada 2018 diproyeksikan diproyeksikan akan mencapai 5,2 persen hingga 5,6 persen.

Sedangkan  kredit dan pembiayaan juga diperkirakan mengalami tumbuh di kisaran 10 – 12 persen. Kepala Kantor Bank Indonesia Wilayah Jawa Timur, Difi Ahmad Johansyah mengatakan angka tersebut terlihat dari cercermin dengan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) sebesar 9 persen hingga 11 persen, sementara itu inflasi juga diperkirakan masih terkendali di kisaran 3,5 persen.

“Kami optimis  pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada tahun depan bisa meningkat dengan ditopang oleh konsumsi swasta yang juga diperkirakan tumbuh secara gradual, meskipun belum sekuat pola historisnya. Selain itu, konsumsi pemerintah juga mengalami peningkatan secara positif seiring berlangsungnya proyek-proyek pembangunan infrastruktur seperti, jalan tol Trans Jawa maupun non-Trans Jawa, pembangunan bandara, serta beberapa pelabuhan,” kata Difi dalam paparannya di pertemuan tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2017 dan Outlook Perekonomian 2018 di Surabaya Rabu (13/12).

BI berharap, agar proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut dapat tercapai harus adanya sinergitas kinerja dari seluruh stakeholder di Jatim.

“Ke depan, kita akan mengahadapi tantangan yang masih berat. Untuk itu, kita harus bergerak maju dan meningkatkan sinergi atas seluruh institusi dengan misi bersama guna mewujudkan Jawa Timur sebagai provinsi yang makmur, ” jelasnya.

Untuk mendukung prediksi tersebut, dalam konteks kebijakan moneter sesuai tupoksinya, Bank Indonesia (BI) akan mengambil kebijakan moneter untuk terus menjaga inflasi dalam kisaran sasaranya, serta mengendalikan defisit transaksi berjalan dalam tingkat yang aman.

“Penguatan operasi moneter terus ditempuh untuk menjaga kecukupan likuiditas, yang dalam prosesnya akan membantu terjaganya stabilitas suku bunga , BI pada tahun depan juga akan memperkuat stabilitas rupiah. Dalam hal ini kami terus mendorong upaya mengurangi ketergantungan terhadap mata uang tertentu, melalui peningkatan penyelesaian transaksi perdagangan bilateral dengan menggunakan mata uang lokal atau Local Currency Settlement (LCS),”  imbuh Difi.

Ditambahkan, langkah yang dilakukan BI sebagai upaya mitigasi risiko nilai tukar rupiah dan BI menyempurnakan pengaturan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan utang luar negeri, korporasi non-bank, dan mendorong perbankan domestik untuk mampu menyediakan instrumen lindung nilai yang lebih efisien bagi korporasi.

“Selain mendukung program dari pemerintah pusat, secara regional BI pada tahun 2018 akan memerankan sebagai strategic advisor bagi pemprov. Dalam  pengendalian inflasi daerah, BI Provinsi Jawa Timur akan terus bersinergi dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk menjalankan roadmap terhadap pengendalian laju inflasi yang telah ditetapkan. Khusus untuk itu BI berkordinasi dengan pemda untuk mengintensifkan upaya kerjasama feasibillity study potensi investasi bersama stakeholder terkait,” pungkas Difi.(ton)