Surabaya,(bisnissurabaya.com) – Mulai tanggal 8 Desember 2017, Jasa Marga telah menaikkan tarif tol dalam kota. Atas kebijakan itu Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menganggap kenaikan itu tidak adil dan eksploitatif.
Dengan kenaikan ini bisa memicu kelesuan ekonomi, saat daya beli konsumen sedang menurun. Sebab kenaikan itu akan menambah beban daya beli masyarakat dengan meningkatnya alokasi belanja transportasi masyarakat.

Ketua harian YLKI Tulus Abadi menilai kenaikan tarif tol dalam kota tidak sejalan dengan kualitas pelayanan jalan tol dan berpotensi melanggar standar pelayanan jalan tol.

“Kenaikan tarif tol seharusnya dibarengi dengan kelancaran lalu-lintas dan kecepatan kendaraan di jalan tol. Saat ini fungsi jalan tol justru menjadi sumber kemacetan baru, seiring dengan peningkatan volume traffic dan minimnya rekayasa lalu lintas untuk pengendalian kendaraan pribadi,” kata Tulus.

Dikatakan Tulus, kenaikan tarif dalam kota juga tidak adil bagi konsumen karena pertimbangan kenaikan tarif yang dilakukan Kementerian PU PR hanya memperhatikan kepentingan operator jalan tol, yakni dari aspek inflasi saja. Sedangkan aspek daya beli dan kualitas pelayanan pada konsumen praktis dinegasikan.

Dengan persoalan itu, maka pihaknya mendesak Kementerian PU PR untuk merevisi dan meng- up grade regulasi tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) tentang Jalan Tol.

“Selama ini SPM tidak pernah direvisi dan tidak pernah di up grade dan hal ini tidak adil bagi konsumen. Kami juga mendesak agar Kementerian PUPR transparan dalam hasil audit pemenuhan SPM terhadap operator jalan tol,” jelasnya.

Tak hanya itu, YLKI juga mendesak DPR untuk mengamandemen UU tentang Jalan, karena UU inilah yang menjadi biang keladi terhadap kenaikan tarif tol yang bisa diberlakukan per dua tahun sekali.” UU inilah yang hanya mengakomodir kenaikan tarif tol berdasarkan inflasi saja, namun kepentingan konsumen diabaikan,” pungkas Tulus kepada bisnissurabaya.com.(ton)