Cash For Work Tergantung Pemda Setempat

36

(bisnissurabaya.com) – SEKARANG ini saatnya bagi Pemerintah Daerah (Pemda) di tingkat provinsi, kabupaten dan kota, menunjukkan kepeduliannya mengentas sebagian kemiskinan masyarakat di pedesaan atau perkampungannya. Mengapa sekarang? Pertama, pada umumnya sudah saatnya rakyat meninggalkan kemiskinan untuk dapat hidup layak. Era yang dulunya disebut “tinggal landas” karena perkembangan sains dan teknologi, menjadikan mereka yang tidak bisa mengikuti atau terikut di dalamnya, akan bertambah jauh ditinggalkan dalam kehidupan kemaslahatan rakyat. Kedua, justru mengawali Abad 21 ini bumi sering murka. Bentuknya menimbulkan bencana alam. Musim pancaroba tahun 2017-2018, karena dampak kemurkaan alam dengan iklim yang ekstrim, menyebabkan timbul- nya berbagai bencana alam yang membawa korban jiwa dan harta. Dari wujud banjir, banjir bandang, tanah longsor, kerusakan rumah akibat angin beliung sampai dengan kerusakan panen padi dan beberapa jenis palawija. Kesemuanya menjadi beban kerugian rakyat dan juga pemerintah karena menghancurkan infrastruktur. Apabila dampak tersebut di perkotaan atau pedesaan yang dekat kota, maka penghuninya masih bisa mengungsi ke tetangga atau dibantu mengungsi oleh pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kepolisian dan lain-lain. Tetapi di pedesaan, terkadang harus ditanggulangi warga desa bersangkutan ataupun sang korban sendiri. Namun, yang  menjadi beban berat, adalah purna kejadian itu. Kerusakan sampai dengan kehancuran hak milik penduduk, rusak atau hancurnya infrastruktur untukjalur ekonomi rakyat, menambah beban “kemiskinan” di desa bersangkutan. Menambah jumlah penderita kemiskinan yang sudah terdapat di masyarakat pedesaan.

Menyadari kondisi semacam itu, pemerintah memikirkan solusi mengurangi kemiskinan itu. Beberapa bulan lalu, Presiden Jokowi mengungkapkan untuk mengadakan kerja “padat karya” (diistilahkan: cash for work) dari sebagian anggaran subsidi dana-desa. Dalam sidang kabinet di Istana Bogor (6/12) ditegaskan, mulai tahun depan fokus anggaran tersebut untuk membuka lapangan kerja. “Saya minta awal Januari sudah bisa kita lihat di lapangan, sudah bisa dimulai. Karena itu kita harapkan, dengan ini, ada peningkatan daya beli masyarakat. Terutama yang ada di desa.” katanya.

Sebenarnya, beban penanggulangan kemiskinan dan terutama bencana itu terbesar ada di bahu pemerintah daerah. Apakah kabupaten/kota dan juga provinsi. Sayangnya, yang sering terjadi, anggaran terbanyak dihabiskan untuk keperluan rutin atau kepentingan membiayai hal-hal yang sebenarnya bisa lebih kecil, seperti biaya rapat, perjalanan, honor/gaji maupun biaya operasional dan perjalanan anggota dewan perwakilan rakyat daerah dan lain-lain. Akhirnya beban manggaran diharapkan seluruhnya ke anggaran negara  yang dilakukan pemerintah pusat.

Tak berlebihan kiranya kalau Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta para kepala daerah untuk bersungguh-sungguh memperhatikan desain program cash for work itu. “Bagaimana membangun daerahnya dengan memanfaatkan potensi di daerahnya.” katanya (6/12). Sedangkan Dirjen Perimbangan Keuangan, Boediarso Teguh Widodo lebih menegaksna, bahwa program itu bisa menambah pendapatan dan meningkatkan daya beli masyarakat (di pedesaan). Dampaknya, penyerapan tenaga kerja bertambah dan dapat mengurangi jumlah kemiskinan. Katanya, cash for work bisa menyerap lebih kurang 12 juta tenaga kerja. Minimal bisa mengurangi 300.000 penduduk miskin di desa.

Bagaimana pun juga, dalam pelaksanaan di lapangan adalah menjadi kewajiban pemerintahan daerah yang turun tangan serta mengawasi pelaksanaannya. Dengan demikian, sebenarnya pemerintahan di daerah wajib ikut mendukung pembiayaannya. Apakah di tingkat kabupaten/kota (bila mampu) terutama provinsi. Dengan demikian, program tersebut akan berdampak luas demi rakyat di daerah bersangkutan.

Khusus diprovinsi Jawa Timur, adalah menjadi kewajiban pemerintah daerah di tingkat provinsi (bila dimungkinan juga tingkat kabupaten) untuk lebih terfokus mengangkat kemiskinan dengan pola yang ditetapkan pemerintah pusat itu terutama diarahkan ke daerah-daerah (kabupaten) yang baru saja menderita akibat bencana alam. Seperti kabupaten Pacitan, kabupaten Bojonegoro  dan lain-lain. Jadi, realitanya, program cash for work itu tergantung dari kepedulian dan kebijakan pimpinan serta seluruh aparatnya (termasuk DPRD-nya) di daerah bersangkutan. Bukan hanya gebyar diatas yang lebih terfokus pada gaya hidup perkotaan yang jadi focus demi mendapatkan penghargaan. Bukan terfokus utama untuk menjadi pimpinan daerah dalam pemilihan kepala daerah mendatang. Cobalah tunjukkan kepada Indonesia, bahwa provinsi ini maupun kabupaten setempat benar-benar mampu mengatasi kemiskinan masyarakat pedesaannya! Itu baru pantas untuk mendapat medali!