Surabaya,(bisnissurabaya.com) – Jelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2018 butuh alokasi dana ekstra. Pasalnya setiap penghujung tahun harga – harga bahan pokok (bapok) melambung tinggi. Namun, hal tersebut segera ditebus dengan kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota terutama untuk Wilayah Surabaya.

UMK Surabaya 2018 atau upah minimum Kabupaten/Kota bakal naik dikisaran Rp 3,5 juta. Kenaikan itu berdasarkan PP 78 Tahun 2015 yang mengatur pengupahan. Dalam regulasi ini, kenaikan UMK tahun ini didasarkan pada pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi yang sudah ditetapkan BPS. Atas dasar ini telah diputuskan bahwa besaran kenaikan UMK adalah 8,71 persen.

Jika formula ini dijalankan maka UMK di ring 1 (Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Kab Pasuruan dan Kab Mojokerto) akan berada di kisaran Rp 3,5 juta. “Namun besaran UMK itu masih belum bisa berlaku karena masing-masing kabupaten kota masih belum menetapkan UMK mereka,” kata Kepala Disnaker dan Transmigrasi Jatim Setiajit.

Saat ini kabupaten dan kota masih membahas bersama Dewan Pengupahan setempat. Artinya UMK Surabaya 2018 belum ditetapkan. “Berapa UMK yang berlaku 2018 diserahkan kabupaten dan kota. Jika keberatan mengajukan ke gubernur, sebab iklim usaha dan situasi ekonomi yang lesu harus dipahami,” kata Setiajit.

Saat ini, kabupaten dan kota masih membahas bersama Dewan Pengupahan setempat. Namun UMK itu sudah harus ditetapkan pada 21 November 2017 lalu. Apakah tetap menggunakan formula seusai PP atau menggunakan formula lain dalam menentukan UMK 2018. Namun dipastikan ada formula lain sehingga tak akan menggunakan formula itu.

Setiajit menambahkan bahwa bersamaan dengan itu pula telah ditetapkan pula Upah Minimum Provinsi (UMP). Sebagiamana Pergub 69 Tahun 2017, UMP naik dari Rp 1,3 juta menjadi Rp 1,5 juta. UMP ini adalah UMK paling kecil yang ada di daerah Jatim. “Berapa UMK yang berlaku 2018 diserahkan kabupaten dan kota. Jika keberatan mengajukan ke gubernur. Sebab iklim usaha dan situasi ekonomi yang lesu harus dipahami,” kata Setiajit.

Sementara itu, Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jatim, Achmad Fauzi, berharap agar disparitas upah yang ada di Jatim tidak terlalu jauh dan tinggi. “Saya meminta kepada pemerintah untuk memangkas disparitas upah ini dengan formulasi kebijakan yang menguntungkan buruh,” ucapnya. (lely)