(bisnissurabaya.com) – 2017 segera berakhir. Namun, memasuki 2018 yang tinggal menunggu hari ini beban beratpun seakan harus dipikul sendiri bagi masyarakat untuk dapat bertahan. Atau mungkin mengimbangi dengan kondisi harga kebutuhan pokok yang terus merangkak naik. Yaaaa….., hal itu cukup beralasan. Sebab diprediksi tahun depan inflasi, dan kebutuhan pokok akan terus naik.

Misalnya tarif listrik untuk daya 900 Volt Ampere (VA) sudah naik. Ditambah dengan rencana pemerintah akan menghapus daya 900 volt menjadi 2200 volt. Praktis tarifnya akan naik juga. Seperti diketahui, untuk pelanggan listrik golongan 900 VA harus merogoh kantong lebih dari sebelumnya. Tarif listrik yang masuk kategori Rumah Tangga Mampu (RTM) ini naik seiring pencabutan subsidi tahap ketiga yang berlaku sejak 1 Mei 2017 itu.

Pencabutan subsidi listrik golongan 900 VA yang masuk dalam kategori mampu dilakukan dalam tiga tahap setiap dua bulan, dimulai Januari 2017. Kemudian kenaikan tarif listrik tahap kedua dan ketiga berlangsung pada Maret dan Mei 2017. Pencabutan subsidi ini tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2016 tentang tarif tenaga listrik PT PLN (Persero) mengatur penerapan tarif non subsidi bagi rumah tangga daya 900 VA yang mampu secara ekonomi.

Serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2016 tentang mekanisme pemberian subsidi tarif tenaga listrik untuk rumah tangga. Setiap pencabutan subsidi akan berdampak pada kenaikan tarif listrik golongan 900 VA yang masuk kategori RTM sebesar 30 persen. Pencabutan tahap ketiga yang diterapkan Mei hingga Juni 2017, membuat tagihan bayar listrik bertambah menjadi Rp 185.794 per bulan dari sebelumnya Rp 130.000.

Pencabutan subsidi listrik didasari UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Pemerintah menyediakan dana subsidi untuk kelompok masyarakat tak mampu. Artinya 18,9 pelanggan 900 VA tak masuk dalam kategori tersebut atau mampu. Belum lagi rencana pembatasan elpiji 3 kg yang santer dialihkan pada Bright gas 5,5 kg.

LPG bersubsidi pada tahun depan hanya berhak dinikmati oleh 25,7 juta Kepala Keluarga (KK), atau 45,08 persen dari pengguna LPG melon saat ini sebanyak 57 juta KK. Setidaknya ada 31,3 juta KK yang tak bisa lagi menikmati LPG bersubsidi. Mereka nantinya terpaksa pindah mengkonsumsi LPG non-subsidi.

Tak cukup disitu beban masyarakat semakin bertambah dengan tarif kereta api (KA) ekonomi jarak jauh sedang dan jauh bersubsidi. Penyesuaian tersebut mulai berlaku untuk keberangkatan 1 Januari 2018 atau pembelian tiket pada 2 November 2017. Dari keterangan resmi tertulis, PT KAI (Persero), Selasa (3/10), kenaikan tarif tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 42 tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (PSO).

Logawa rute Purwokerto-Surabaya, Gubeng-Jember dari Rp 74.000 menjadi Rp 80.000, Brantas rute Blitar-Pasar Senen dari Rp 84.000 menjadi Rp 95.000, Kahuripan rute Blitar-Kiaracondong dari Rp 84.000 menjadi Rp 95.000, Bengawan rute Purwosari-Pasar Senen dari Rp 74.000 menjadi Rp 80.000, Pasundan rute Surabaya Gubeng-Kiaracondong dari Rp 94.000 menjadi Rp 110.000, Sri Tanjung rute Lempuyangan-Banyuwangi dari Rp 94.000 menjadi Rp 110.000, Gaya Baru Malam Selatan rute Surabaya Gubeng-Pasar Senen dari Rp 104.000 menjadi Rp 120.000, Matarmaja rute Malang-Pasar Senen dari Rp 109.000 menjadi Rp 125.000, Siantar Ekspres rute Medan-Siantar dari Rp 22.000 menjadi Rp 27.000, Serayu rute Purwokerto-Kroya-Pasar Senen dari Rp 67.000 menjadi Rp 70.000.

Wajar bila saat ini kalangan ekonomi masih pesimis dengan laju pertumbuhan ekonomi 2018 diperkirakan masih akan seret. Pemerintah pun diprediksi bakal kesulitan mencapai target pertumbuhan ekonomi. Seperti tercantum di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 sebesar 5,4 persen.

Ekonom STIE Perbanas Surabaya, Dr Lutfi, SE., M.Fin mengatakan, Kondisi ekonomi pada 2018 diprediksi akan stagnan dengan sedikit kecenderungan turun. Salah satu penyebabnya, pembangunan infrastruktur belum dapat dirasakan dalam jangka pendek, dan baru bisa dirasakan pada 2 s/d 3 tahun kedepan. Beberapa sektor lainya bakal mengalami kelesuan di 2018 mendatang seperti tekstil, baja, perhotelan akan kena dampaknya.

“Inflasi yg sekarang dibawa 3,3 persen akan merangkak naik menuju 4 persen. Ditambah lagi dengan rencana kenaikan TDL dan BBM karena krisis Yerussalem, akan menurunkan daya beli masyarakat yang berdampak pada melemahnya pertumbuhan ekonomi,” kata Lutfi, yang juga menjabat Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya ini.

Menurut Lutfi, dari sisi pemerintah, hal ini diperparah dengan target pajak yang belum tercapai sehingga pemerintah akan mengurangi belanja rutin (mengurangi konsumsi nasional) dan meningkatkan utang luar negeri. Sehingga akan menekan nilai tukar rupiah dan bisa memaksa suku bunga naik. “Semua itu, bakal menekan pertumbuhan ekonomi 2018 nanti,” ujarnya.

Lutfi menghimbau kepada masyarakat perlu mengerem pembelian barang konsumsi sekunder. Seperti mobil dan rumah mewah yang bukan kebutuhan pokok. Saat ini, memang mudah diperoleh dengan pinjaman bank dengan bunga agak murah. Namun, ketika inflasi naik dan 7 days repo naik. Maka hanya tinggal tunggu waktu akan ada penyesuaian kenaikan suku bunga pinjaman.

Diprediksi pula, untuk dunia industri sangat sulit karena menghadapi tekanan UMR, suku bunga, daya beli turun, dan bagi importir tekanan melemahnya nila tukar. “Industri tekstil, baja, keramik, dan hotel perlu dihindari. Industri selain produsen barang kebutuhan pokok sebaiknya menunda investasi barang modal di 2018 nanti,” pungkas Lutfi.

Sementra Ekonom Universitas 45 Ahmad Daeng, menyebut, laju ekonomi tahun depan masih sama dengan tahun ini, yakni 5 persen. Hal itu disebabkan oleh masyarakat yang masih akan menahan belanja. Padahal, konsumsi rumah tangga adalah penyumbang terbesar produk domestik bruto (PDB), yaitu di atas 50 persen.

“Kira-kira akan tetap seperti ini,” tandas Daeng. Masyarakat diperkirakan masih akan tetap memilih menyimpan uangnya daripada berbelanja. Korporasi enggan ekspansi. Sehingga kredit perbankan juga akan tertahan. Daeng berharap, pendorong laju ekonomi adalah belanja pemerintah. Namun, pemerintah juga bakal kesulitan menggenjot belanja, karena penerimaan pajak yang terbatas dan ruang utang semakin menyempit. (ton)