(bisnissurabaya.com) – Hati-hati memilih biro perjalanan haji dan umroh. Sebab, akhir-akhir ini diduga banyak perusahaan yang menawarkan paket umroh yang relative murah. Padahal, standart pemerintah untuk beaya umroh minimal Rp 20 juta. Kalau ada yang menawarkan harga dibawah itu, patut ‘diwaspadai’. Jangan-jangan, akan terjadi ketidakberesan dikemudian hari, seperti yang dialami calon jamaah PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel). Tak berlebihan bila kita waspada terhadap travel yang menawarkan paket umroh bertarif murah.

Kasus yang menyita publik dengan kisruh pelayanan umroh bodong yang dituduhkan kepada First Travel membuka tabir persaingan bisnis perjalanan umroh. Akibat dari ulah mereka jamaah umroh batal pergi ke tanah suci. Sehingga dengan kejadian ini menjadi pintu bagi pemerintah melalui Kementerian Agama untuk segera membereskan perjalanan haji dan umroh. Salah satunya praktik marak biro umroh bertarif murah.

Berdasar data Ditjen penyelenggaraan haji dan umroh kementerian agama, sejak Desember 2015 hingga Maret 2016, tercatat ada 10.772 calon jemaah yang gagal ke Tanah Suci akibat biro travel umroh bertarif murah. Para biro maupun agen cuma mencari keuntungan dengan menghimpun dana dari calon jamaah umroh, tetapi uangnya dipakai buat berinvestasi di tempat lain.

Padahal praktek tersebut bisa dikategorikan sebagai penipuan, penggelapan, dan pencucian uang calon jemaah umroh. Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia (AMPHURI) belum lama ini menyoroti umrah backpacker tak bisa dihindari. Itu tak terlepas dari kemudahan memesan tiket pesawat maupun hotel. Namun, untuk mendapatkan visa umroh sebenarnya tak mudah.

’’Yang bisa mengeluarkan visa umroh itu provider visa. Yakni, penyelenggara perjalanan ibadah umroh (PPIU) yang sudah melakukan kontrak kerjasama dengan provider agen di Arab Saudi,’’ kata Ketua AMPHURI Jatim Amaluddin Wahab. Jadi, mereka yang bisa melakukan umroh backpacker harus mengantongi visa dari para provider visa. Pihaknya minta pemerintah berdialog dengan para provider visa. Pihaknya juga minta pemerintah agar memberikan penalti yang berat kepada provider visa yang mengeluarkan visa umroh bagi para backpacker. ’’Dapat dikatakan ini unfairness,’’ terangnya.

Umroh backpacker memiliki keuntungan, terutama dari segi harga yang bisa ditekan. Namun, jika itu dibiarkan, bisa timbul persoalan. Yakni, penyalahgunaan visa untuk bekerja disana. ’’Tidak tertutup kemungkinan ke depan muncul kasus para pekerja yang overstay,’’ tegasnya. Masa berlaku visa umroh hanya 30 hari. Nah, selama ini kontrol pemerintah terhadap penerbitan visa umroh tak ada.

’’Jika perlu, jadi prioritas dan dilakukan review ulang terhadap keberadaan provider yang menjual visa,’’ tandas Amaluddin. Apalagi, Saudi masih menerapkan moratorium pengiriman tenaga kerja dari Indonesia. ’’Sebenarnya, kalau dikatakan umroh backpacker menggerus pasar PPIU, itu memang terjadi. Tetapi, tidak signifikan,’’ tandasnya.

Sementara, Kepala Satuan Tugas Waspada Investasi sekaligus sebagai Direktur Kebijakan dan Dukungan Penyidikan di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tongam Lumban Tobing, menegaskan, modus penipuan kini makin beragam. Namun, tak ada dasar hukum bagi pemerintah untuk menalangi ganti rugi uang korban investasi penipuan.

ilustrasi/ist

Atas hal tersebut, pemerintah mengingatkan, masyarakat agar jangan mudah tertipu oleh iming-iming imbal hasil yang tinggi tanpa adanya risiko. Hal itu berlaku untuk penipuan investasi jenis apapun, termasuk untuk penyelenggaraan umroh calon jemaah First Travel yang diduga merugikan dana nasabah hingga Rp 848 miliar yang santer menjadi sorotan publik.

“Pemerintah tidak akan menalangi uang korban. Tak ada dasar hukumnya. Tak ada regulasi yang menalangi korban penipuan. Kebanyakan karena tidak ada izinnya,” katanya. Banyak aduan dari jumlah mayoritas berasal dari pengaduan masyarakat di wilayah Jawa dan Kalimantan. Dimana, modus penipuan yang digunakan adalah money game.

Money game adalah kegiatan penghimpunan dana masyarakat atau penggandaan uang dengan praktik memberikan komisi, margin atau keuntungan dengan besaran tertentu kepada investor atau hasil dari pendaftaran mitra usaha yang bergabung kemudian dan bukan dari hasil penjualan produk.

Konsep penipuan tersebut berbeda dengan multi level marketing (MLM) yang memang menjual produk. Dengan kata lain, MLM bukan penipuan selama berizin dan memang ada produknya. “Kegiatan yang tak legal itu mengutamakan kepesertaan untuk mendapatkan bonus, semakin banyak peserta semakin bagus, tidak menjual barang,” jelasnya.

Investasi ilegal, kian beragam dan memang sulit dihilangkan selama ada “permintaan” dari masyarakat yang serakah dengan menginginkan imbal hasil tinggi secara cepat tanpa mau ambil resiko, serta tingkat literasi keuangan yang masih rendah. “Investasi marak di negara kita karena adanya supply dan demand juga. Ada penawaran dan permintaan, ini tak bisa dihilangkan. Makanya Satgas ada fungsi dipencegahan dan penanganan. Kita utamakan pencegahan, karena memang ada saja yang tergiur investasi ilegal,” ucapnya.

Modus penipuan menurutnya sudah makin canggih dan tergolong mudah untuk di pasarkan. Apalagi pengguna sosial media sudah mulai banyak di daerah-daearah. “Kebanyakan investasi yang menawarkan profit hingga 30 persen atau produk berjangka investasi tanpa risiko. Ada juga investasi emas tapi tidak dilepas-lepas emasnya. Investasi perumahan bayar Rp 6,5 juta bisa dapat Rp 180 juta.

Yang baru copycat web legal dan ini ada perusahaan yang sadar hingga laporkan ke polisi,” jelas Tongam, menambahkan ada juga arisan online yang tidak mengenal antar anggotanya. OJK baru-baru ini telah melaporkan 13-14 kegiatan investasi yang disinyalir ilegal ke kepolisian. Sebelumnya OJK menyatakan siap menghentikan kegiatan investasi ilegal yang mencapai 86 entitas atau perusahaan. Kabid Penyelenggara Umroh dan Haji (PUH) Kemenag Jatim HM Sakur mengatakan, penipuan yang dilakukan agen travel umroh dan haji terus bermunculan. Pihaknya menghimbau warga mengecek agen yang berizin disitus Kemenag.

“Banyak langkah yang kami lakukan. Kami selain ketat pengawasan, kami punya regulasi dan standar tertentu untuk mengawasi. Persoalannya mereka yang tidak terdaftar, sehingga, bagaimana kita mengawasinya. Haji bukan semata wisata, haji adalah ibadah yang harus dimuliakan. Jadi penyalahgunaan wewenang pada dasarnya sesuatu yang mencederai terhadap agama,” kata Sukur.

Untuk membedakan agen travel umroh dan haji yang berizin dan yang abal-abal?
“Untuk mengecek tinggal buka haji.kemenag.go.id. Disitu ada ditemukan biro travel haji dan umrah. Kalau tidak terdaftar, mereka tidak miliki izin,” terangnya.

Hal itu untuk mengantisipasi penipuan agen travel haji dan umroh. “Ada lima pasti yang kita tekankan. Jadi masyarakat umum, kami minta untuk lebih waspada kalau menerima iming iming dari pihak yang menawarkan paket terlalu murah bahkan cenderung tidak masuk akal,”  urainya.

Sukur menjelaskan konsep “Lima Pasti” yang harus diperhatikan masyarakat sebelum berangkat ke tanah suci. Dia mengingatkan untuk mengecek travel dan biro penyelenggara apakah travel tersebut resmi atau tidak. “Pastikan biro travelnya terdaftar atau tidak dengan cara mengecek di website Kementerian Agama.

Disitu bisa kelihatan dan muncul sejumlah biro perjalanan yang resmi, mendapatkan izin dari Kementerian Agama yang tidak tercantum disitu dipastikan abal-abal,” imbuh Sukur. Selanjutnya, Sukur juga mengingatkan soal akomodasi selama melaksanakan ibadah umrah atau haji. Masyarakat diharapkan aktif mengecek segala keperluan mereka dan tidak hanya mengandalkan peran pembimbing haji.

“Yang kedua adalah pastikan maskapai penerbangannya, kita pakai pesawat apa dan seterusnya. Terus pastikan hotelnya baik di Makkah dan Madinah. Jadi jangan memasrahkan hanya kepada pembimbingnya, kepada ustadnya,” kata dia. “Kita harus tahu persis selama di Makkah dan Madinah itu kita tinggal dimana. Pelayanan selama berada di Tanah suci seperti apa, hari pertama, hari kedua, hari ketiga seperti apa,” sambung dia.

Permasalahan yang terakhir dan kerap dilupakan calon jamaah haji dan umroh, adalah soal visa. “Kelima pastikan visanya. Jadi saya menghimbau kepada masyarakat agar lebih waspada supaya tidak menjadi sasaran penipuan bagi mereka yang memang ingin mengambil keuntungan,” pungkas Sukur ini. (ton)