Ganti Rugi Wajib Diberikan pada Pemilik Lahan

1171

(bisnissurabaya.com) – Pemilik tanah sah harus mendapat ganti rugi apabila tanahnya kena pembebasan untuk fasilitas umum. Dan bagi pemilik yang belum memiliki dokumen sah tapi sudah menempati lebih dari 20 tahun juga tidak boleh langsung digusur.

Demikian  disampaikan Advokad Senior, Dr H Sunarno Edy Wibowo SH, MHum saat dialog “Hukum Dimata Bowo” di Surabaya TV, Jumat (20/10) pukul 20.00 WIB. “Jadi ketika berhubungan dengan yang namanya fasilitas umum harus ada ganti rugi terhadap pemilik tanah itu,” tandas Cak Bowo panggilan akrab advokad senior ini.

Fasilitas umum itu seperti pelebaran jalan, pembangunan jalan tol, jembatan layang. Fasilitas-fasilitas ini membutuhkan tambahan lahan sehingga menjadi seperti yang direncanakan peruntukannya.

Lebih lanjut Cak Bowo menjelaskan bagi mereka yang memiliki surat atau dokumen sah kemudian tidak diberi ganti rugi bisa mengajukan gugatan ke pengadilan. “Kalau dia punya dokumen terus dibongkar pemerintah tanpa kompensasi, dia bisa mengajukan gugatan,” tandas pria yang sudah malang melintang di dunia hukum ini.

Dalam Undang-Undang No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria  pasal 6 disebutkan “Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.” Namun demikian harus tetap ada kompensasi atau ganti rugi.

Kemudian bagi pemilik yang telah menempati lahan  lebih dari 20 tahun juga memiliki hak. Karena dia menempati lahan itu ditarik sewa pemerintah. Ini tertuang dalam PP 32/1979 yang intinya bagi mereka yang menempati lahan lebih dari 20 tahun bisa mengajukan permohonan kepemilikan tanah.

Hanya saja lanjut Cak Bowo dalam pengajuan kepemilikan itu pada prakteknya banyak ditemui kendala. Karena tanah tersebut dianggap telah dimiliki pemerintah kota (pemkot). Sehingga persyaratan menjadi rumit seperti dimintai surat ijin dari Menkeu, dari BPN pusat, kementerian Dalam Negeri dan sebagainya.

“Ya pada akhirnya tergantung pada Panitia Pembebasan Lahan lah, karena setiap proyek pengembangan fasilitas umun dibentuk Panitia ini,” papar pria yang kecilnya dibesarkan di Surabaya ini.

Penilaian besarnya nilai ganti kerugian atas tanah yang terkena pengadaan tanah untuk kepentingan umum ditetapkan oleh Panitia/Penilai . Nilai ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian tersebut menjadi dasar musyawarah penetapan ganti kerugian antara Lembaga Pertanahan dengan pihak yang berhak atas ganti rugi. Hasil kesepakatan dalam musyawarah menjadi dasar pemberian ganti kerugian kepada pihak yang berhak.

Jika tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian, pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri setempat dalam waktu paling lama 14 hari setelah musyawarah penetapan ganti kerugian. (sam)