Surabaya,(bisnissurabaya.com) – Pembayaran tol non tunai (e-money) mulai berlaku 1 Oktober lalu. Bagi penggunakan jalan, juga diwajibkan memiliki e-money saat mengendarai mobil lewat tol untuk melakukan pembayaran secara elektronik. Sebab, mulai awal Oktober sudah tidak diperkenankan membayar tol dengan cara konvensional atau menggunakan uang. Dengan demikian, era e-money dimulai. Pertanyaannya, siapa yang diuntungkan dengan pembayaran tol non tunai ini?

Terkait hal itu, Bank Indonesia (BI) telah menerbitkan aturan Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment Gateway/NPG) yang menjadi cikal bakal terintegrasinya seluruh sistem pembayaran nasional. Dalam aturan itu, BI mengatur skema harga uang elektronik untuk transaksi isi ulang (top up) antara Rp 750 hingga Rp 1.500.

“BI menetapkan kebijakan skema harga guna memastikan berjalannya interkoneksi dan interoperabilitas dalam ekosistem GPN,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Agusman, dalam keterangan resminya. Aturan yang tertuang pada Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/10/PADG 2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (NPG), skema harga uang elektronik untuk transaksi top up dibagi menjadi dua.

Pertama, pengisian ulang melalui kanal pembayaran milik penerbit kartu (top up on us). Transaksi ini tak dapat dikenakan beaya untuk nilai transaksi hingga Rp 200.000. Sedangkan transaksi diatas nilai tersebut dapat dikenakan beaya maksimal Rp 750. Kedua, pengisian ulang yang dilakukan melalui kanal pembayaran milik penerbit kartu yang berbeda atau mitra (top up off us). Maksimal beaya yang dapat dikenakan, sebesar Rp 1.500.

“Penetapan batas maksimum biaya top up off us sebesar Rp1.500 dimaksudkan untuk menata struktur harga yang saat ini bervariasi. Untuk itu, penerbit yang saat ini telah menetapkan tarif diatas batas maksimum tersebut wajib melakukan penyesuaian,” kata Agusman. Ditambahkan Agusman, rata-rata nilai top up dari 96 persen pengguna uang elektronik di Indonesia saat ini masih berada dibawah Rp 200.000. Dengan demikian, kebijakan skema harga top up diharapkan tidak akan memberatkan masyarakat.

Selain mengatur beaya untuk transaksi top up, BI juga mengatur skema harga uang elektronik untuk transaksi pembelian uang elektronik kedalam tiga jenis. Pertama, beaya yang diberikan penerbit kartu kepada penyedia infrastruktur atas penggunaan terminal (terminal usage fee) yakni sebesar 0,35 persen.
Kedua, beaya investasi sebagai pengganti atas biaya infrastruktur yang telah dikeluarkan (sharing infrasrtructure) yang diatur sesuai dengan kesepakatan antar penerbit. Serta terakhir, tarif yang dikenakan kepada pedagang oleh bank (merchant discount rate) yang nantinya akan ditetapkan sendiri oleh BI.

“Bank Indonesia menilai kebijakan skema harga yang diatur akan menurunkan biaya transaksi masyarakat, mendorong peningkatan transaksi dan perluasan akseptasi,” pungkasnya. Ketentuan tersebut berlaku sejak ditetapkannya Peraturan Anggota Dewan Gubernur tersebut pada 20 September 2017.

Siap e-Toll

Penerapan e-toll yang menui pro dan kontrak dikalangan pengguna jalan tol. PT Jasa Marga Surabaya sebagai operator jalan tol terus mengefektifkan menerapkan transaksi non tunai di 15 gerbang tol secara bertahap siap menerapkan e-toll.

“Sebagai operator jalan tol, kami secara perlahan sudah menerapkan program non tunai di jalan tol dengan menggunakan kartu elektronik,” terang General Manager (GM) PT Jasa Marga Cabang Surabaya Teddy Rosady. Jasa Marga telah menyiapkan perencanaan non tunai sejak tiga bulan lalu, dengan melakukan berbagai program. “Kami sudah bekerja sama dengan Himbara, Himpunan Bank Negara dan terus melakukan sosialisasi,” terangnya.

Jasa Marga melakukan penerapan non tunai secara bertahap di 15 gerbang tol di Jawa Timur (Jatim). Per 1 Oktober, gerbang tol yang mulai menerapkan e-toll yakni, Satelit, Gunungsari 1 dan 2, Japanan Gempol. Kemudian 10 Oktober berlaku di gerbang tol Dupak, Banyu Urip 1-5 gerbang. Dilanjut 17 Oktober diterapkan di gerbang tol Waru. Pada 24 Oktober, di gerbang tol Sidoarjo. Tol Jembatan Suramadu diterapkan e-toll pada 31 Oktober 2017.

“Kita berlakukan bertahap, untuk fokus persiapan di gerbang tol. Serta memudahkan penangananya,” imbuh Teddy ini. Diakui Teddy, pihaknya sudah menerapkan e-toll sejak 2012 atau lima tahun lalu di tol Surabaya-Gempol dengan menggandeng Bank Mandiri. Respon masyarakat pengguna kartu elektronik sampai sekarang mencapai 19 persen dari total volume 270.000 kendaraan per hari.

Teddy juga memastikan semua jenis kendaraan sudah bisa melakukan transaksi non tunai di gate tol (e-toll) se-Jatim. “Jasa Marga sudah 100 persen siap transaksi menggunakan kartu. Saat ini dikoordinir dengan Bank Indonesia dan bank negara yang bekerjasama dengan kami seperti BNI, BRI, Mandiri dan BTN. Pengadaan kartunya yang disiapkan oleh pihak bank,” ujarnya.

Jasa Marga, lanjut Teddy, masih terus mengingatkan pengguna jalan tol, termasuk juga pengendara truk karena masyarakat masih belum memahami penggunaan kartu pembayaran non tunai. “Sampai saat ini kami masih melakukan sosialisasi, semua gardu sudah bisa menggunakan e-toll. Ada gardu yang reguler dan GTO. Oktober nanti tunai tidak ada lagi. Petugas di gate hanya membantu penggunaan pembayaran menggunakan kartu. Kita juga akan buka meja untuk penjualan kartu,” jelasnya.

Humas PT Marga Bumi Matraraya Anjar memastikan kembali, pembayaran non tunai di Tol Surabaya-Gresik yang dikelola PT Marga Bumi Matraraya sudah bisa digunakan sejak Desember 2016.

“Kami sudah siap menerapkan itu, sudah bisa empat bank. Pemberitahuan sudah ditempel di masing-masing gardu dengan logo masing masing e-toll yaitu BRI Brizzi, Mandiri e-Money, BNI Tap Cash dan BCA kartu Flazz,” katanya.

Sejauh ini pengguna e-toll baru mendekati 10 persen. PT Marga Bumi Matraraya sudah melakukan sosialisasi. Namun selama ini kebiasaan pengguna jalan tol, masih terbiasa membayar secara tunai.

“Harus diakui, tidak semua pengguna punya ATM, tapi top up harus pakai ATM. Kalau pakai uang tunai, kita juga kerepotan,” terang Anjar.

Terpisah, Senior Vice President Regional Transaction & Consumer Head Bank Mandiri Susatyo Anto Budiyono, mengatakan, gerakan nasional non tunai (GNNT) sudah dilakukan lebih dulu sejak 2013 lalu, dengan mengenalkan Mandiri e-Cash. Juga sudah mengenalkan e-Money. “Bank Mandiri sudah memperkenalkan layanan digital sejak lama. Kalau sekarang dipertegas lagi dan menjadi kewajiban, kita tinggal jalan saja,” jelas Susatyo.

Ia mencontohkan penerapan GNNT seperti Laku Pandai, dengan merekrut agen di daerah yang terjangkau bank konvensional. “Bank Mandiri akan menyiapkan 3 juta kartu, dan akan ditambahkan sesuai dengan kebutuhan,” tandasnya. (ton)