(bisnissurabaya.com) – Berbagai manuver sukses terlaksana. Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jendral Pajak (DJP) Jawa Timur (Jatim) I mengadakan Rapat Koordinasi Daerah di Lingkungan Kanwil DJP Jatim I, pekan lalu.

Acara yang diikuti 13 Kantor Pelayanan  Pajak  (KPP) se-Surabaya ini diselenggarakan untuk mengevaluasi kegiatan pada semester I dan menyatukan pandangan terkait upaya apa saja yang akan dilakukan pada semester II/2017 demi tercapainya target penerimaan pajak. Surabaya sendiri menempati peringkat empat.

Saat ini Kanwil DJP Jatim I menempati peringkat empat nasional dalam pencapaian target penerimaan pajak 2017. Per 31 Juni penerimaan pajak di wilayah kerja Kanwil DJP  Jatim  I (Kotamadya  Surabaya) mencapai Rp 17.884.339.644.613,  yaitu 41,97 persen dari target 2017 sebesar Rp 42,6 trilyun.

Jika dilihat dari segi pertumbuhan penerimaan pajak, Kanwil Jatim  I  juga menempati  peringkat empat  nasional dengan  persentase  23,87 persen,  apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Kanwil DJP Jatim I optimis dapat menjadi kanwil dengan peringkat teratas dalam pencapaian target penerimaan.

“Kita berupaya  semaksimal mungkin  untuk  menjadi  yang  terbaik,” ungkap  Estu  Budiarto, selaku Kepala Kanwil DJP Jatim I disela pengarahannya. Demi mencapai seratus persen dalam upaya  mencapai  target  penerimaan tahun  pajak  2017,  berikut  hal-hal  yang menjadi perhatian Kanwil DJP Jatim I.

Bagi wajib pajak (WP) yang tidak memanfaatkan fasilitas Amnesti Pajak, berdasarkan data harta akan dilakukan penelitian SPT Tahunan untuk tahun 2016 kebelakang  serta  dilakukan himbauan untuk  melakukan  klarifikasi atau  pembetulan apabila isian dalam SPT belum benar, lengkap dan jelas. Berdasarkan data lain, akan dilakukan pengawasan secara rutin.

Bagi WP yang telah memanfaatkan fasilitas Amnesti Pajak, penelitian SPT 2016 untuk memastikan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak telah benar, lengkap dan jelas, menghimbau WP yang belum melaporkan SPT Tahun Pajak 2016 untuk segera melaporkan SPT.

Melakukan klarifikasi kepada wajib pajak yang pada tahun 2016 memiliki harta lebih kecil daripada tahun 2015. Melakukan pengawasan atas ketidaksesuaian data, di antaranya gagal repatriasi atau memindahkan harta dari luar ke dalam negeri, penggelembungan harta dalam SPT Tahun 2015, salah hitung/tarif, harta yang belum diungkap dalam SPH, laporan berkala (selama tiga tahun berturut-turut).

Melaksanakan penagihan aktif serentak untuk semester dua 2017 bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak, melaksanakan pemeriksaan serentak di Kotamadya Surabaya.

Laporan Penempatan Harta Tambahan   Kanwil DJP Jatim I mengingatkan agar masyarakat yang telah memanfaatkan Amnesti Pajak  untuk segera melaksanakan pelaporan  penempatan harta tambahan sesuai  dengan Pasal 38 ayat (1) dan (2) Peraturan  Menteri Keuangan  – 141/PMK.03/2016, yaitu untuk pelaporan pertama paling lambat tanggal 31 Maret 2018 melalui Kepala KPP tempat wajib pajak terdaftar.

”jangan sampai sudah ikut Amnesti Pajak tetapi gugur fasilitasnya karena tidak melaksanakan pelaporan  selama tiga-tahun  berturut-turut,” ungkap  Ardhie Permadi  selaku Plh. Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat.

Karena  apabila masyarakat telah memanfaatkan Amnesti Pajak tetapi tidak melakukan pelaporan, terhadap Harta  bersih  tambahan  yang  telah mendapat  fasilitas  amnesti  pajak diperlakukan  sebagai penghasilan  pada Tahun  Pajak  2016  dan  dikenai  Pajak Penghasilan dengan  tarif  sesuai dengan  ketentuan  Undang-Undang mengenai  Pajak  Penghasilan dan sanksi  administrasi sesuai  dengan ketentuan Undang-Undang  mengenai Ketentuan  Umum  dan Tata  Cara Perpajakan. (lely)