(bisnissurabaya.com) – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2017/2018 baru usai. Meski PPDB tahun menuai pro dan kontrak dari kalangan wali murid yang dianggap tumpang tindih, namun, hal yang terpenting adalah aturan yang wajib dilakukan sekolah sebagai pelaksana proses belajar mengajar (PBM) pada siswa.

Baru-baru ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 75/2016 tentang Komite Sekolah. Permendikbud itu terbit untuk merevitalisasi peran dan fungsi komite sekolah agar dapat menerapkan prinsip gotong royong, demokrasi, mandiri, profesional, dan akuntabel.

Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan, Permendikbud yang ditetapkan pada 30 Desember 2016 bertujuan meningkatkan mutu pelayanan pendidikan oleh satuan pendidikan. “Permendikbud tentang Komite Sekolah dimaksudkan untuk mendorong partisipasi masyarakat untuk memajukan pendidikan. Aturan ini dibuat untuk semakin memperjelas peran komite sekolah. Apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan, termasuk mengenai penggalangan dana pendidikan. Bukan untuk mewajibkan pungutan,” ujar Mendikbud.

Masyarakat dapat ikut serta bergotong royong memajukan pendidikan di sekolah secara demokratis dan akuntabel. Masyarakat dapat membedakan mana yang tergolong sumbangan dan bantuan melalui komite sekolah, pungutan pendidikan yang sah oleh sekolah dan pungutan liar oleh oknum.

Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Provinsi Jatim, Saiful Rahman, melarang Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk memungut biaya di luar Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP). “Sudah tidak diperbolehkan meminta sumbangan rehabilitasi gedung, daftar ulang, dan beaya lain di luar SPP,” kata Saiful, ketika dikonfirmasi.

Dijelaskan Saiful Rahman, apabila tidak cukup dengan standar SPP yang ditercantum
di Surat Edaran (SE) Gubernur maka sekolah boleh menarik lebih besar. Namun, harus tetap ada batas maksimal penarikan, mempertimbangkan rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) serta harus melalui musyawarah komite sekolah. “Misalnya, Surabaya tercantum SPP Rp 135.000  untuk SMA. Paling tidak sama dengan bopda Rp 152.000,” ujarnya.

SE Gubernur terkait besaran SPP masing-masing kabupaten/kota, sambung Saiful, akan diberlakukan sejak Januari 2017 lalu. SE tersebut dibagikan melalui cabang dinas pendidikan di kabupaten/kota untuk disebarkan pada masing-masing SMA/SMK. Ketika disinggung peran komite sekolah? “Untuk komite sekolah hanya boleh melakukan penggalangan dana dari bantuan dan/atau sumbangan,” tegasnya.

Reformasi Pendidikan

Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Ikhsan, menyampaikan, setiap tahun dinas pendidikan melakukan evaluasi ke masing-masing sekolah perihal delapan standar pendidikan. Standar mana yang dinaikkan dan Surabaya ada diposisi mana, pihak sekolah juga membuat evaluasi dini.

“Terkait reformasi pendidikan, insya allah tahun ini sudah jalan arah kesana. Delapan standar itu kita garap bersama. Kita siapkan guru-guru untuk mendampingi anak-anak agar maksimal, bukan hanya akademisi tapi non akademisi. Kita juga kembangkan karakte nya, semua lini kita lakukan,” ujar Ikhsan. (ton)