(bisnissurabaya.com) – Surabaya menjadi salah satu kota terdepan di Indonesia. Terutama dalam memberikan kemudahan berusaha bagi masyarakat. Bagi masyarakat yang mengurus perizinan berkaitan dengan “doing business”. Atas dasar itu, Surabaya menjadi satu dari dua kota di Indonesia yang menjadi locus untuk pelaksanaan survei oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nasional.

Karena itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, komitmen memberikan kemudahan berusaha kepada masyarakat. Bentuknya, diwujudkan dalam pelayanan perizinan yang seefektif dan seefisien mungkin. Bahwa, proses perizinan diperpendek. Tak ada lagi istilah mempersulit perizinan.

“Kami mencoba agar seluruh proses perizinan seefisien dan seefektif mungkin. Kami persingkat perizinan. Dan itu harus dengan sistem elektronik, nggak bisa cara manual,” kata Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, ketika membuka Diseminasi Perbaikan Kemudahan Berusaha di Indonesia, pekan lalu.

Nampak hadir, Direktur Deregulasi Penanaman Modal BKPM, Yuliot, Staf Ahli Kemenko Bidang Pengembangan Daya Saing Nasional, Bambang Adi Winarso, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya, Eko Agus Supiadi, Kepala UPTSA Surabaya Pusat, Muhammad Zoel.

Wali kota menyampaikan, pelayanan perizinan yang efektif dan efisien tak sekedar bermakna pelayanan optimal kepada masyarakat. Tetapi, ada makna panjang dibaliknya. Sebab, bila izin lama didapat, itu berarti menunda atau bahkan mungkin menghilangkan kesempatan orang untuk bekerja. Padahal, peluang kerja tersebut berkaitan dengan upaya mencari nafkah demi menghidupi keluarga dan menyekolahkan anak-anak.

“Bagi kami, perizinan bukan sekadar kertas. Pelayanan perizinan online juga bukan gagah-gagahan ataupun untuk nyari penghargaan. Tetapi ini peluang orang untuk mencari nafkah. Untuk itu kami buat yang se-simple mungkin,” kata Risma. Pemkot Surabaya sudah membuat banyak upaya terobosan demi memperpendek proses perizinan.

Diantaranya, pelayanan perizinan berbasis elektronik dalam wujud Surabaya Single Windows. Bagi warga yang tak bisa mengakses layanan online ini melalui ponsel, bisa menggunakan fasilitas e-Kios yang ada di puskesmas maupun di kelurahan. Surabaya juga punya pusat pelayanan perizinan terpadu yang ada di Siola.

Ada kurang lebih 158 jenis perizinan yang dilayani. Bahkan, tak hanya melayani di “hari kerja” Senin-Jumat, pusat pelayanan perizinan juga buka di Hari Sabtu mulai pukul 09.00 WIB – 02.00 WIB. Proses nya pun cepat. Bila syaratnya lengkap, bisa selesai dalam hitungan jam. “Karena pelayanan secara online, bisa dilakukan di manapun. Tak ada tatap muka dan tidak bayar. Kalau ada yang bilang ada pungutan Rp 1,8 juta, itu tidak benar,” tegasnya.

Dia menyambut baik pilihan BKPM yang menjadikan Surabaya sebagai locus. Menurut Wali kota, itu penting untuk memotivasi Pemkot agar lebih baik lagi. “Semoga ini memotivasi teman-teman di pemkot untuk lebih baik lagi. Kami akan terus sempurnakan agar pelayanan terus lebih baik,” tandasnya.

Direktur Deregulasi Penanaman Modal BKPM Yuliot, menambahkan, Surabaya bersama Jakarta mejadi locus pelaksanaan survei dalam kemudahan berusaha. Menurut dia, dengan adanya acara diseminasi perbaikan kemudahan berusaha ini, BKPM berharap peserta bisa mengetahui gambaran perihal upaya perbaikan dan juga kemudahan berusaha. “Arahan dari presiden agar ada perubahan signifikan dalam hal peraturan perizinan, kalau bisa disatukan,” jelas Yuliot.

Terlebih, pemerintah menargetkan Indonesia menjadi negara terkemuka dalam urusan doing business yang dilakukan World Bank (Bank Dunia). Maknanya, peringkat Indonesia kelak ada di kisaran 20-an. Menurut Yuliot, 2016 lalu, peringkat Indonesia masih ada diposisi 91 dari 160 negara. “Pemerintah menetapkan 2019 kita ada di posisi 40. Itu tidak terlalu sulit dan juga tak mudah, kita harus melakukan perubahan,” sambung Yuliot. (ton)