Harapan Buat Perempuan Pekerja

36

(bisnissurabaya.com) – CUKUP banyak gagasan dan harapan yang tertuju bagi para perempuan yang bekerja di sektor formal. Artinya, mereka yang bekerja di kantoran pemerintah atau swasta maupun sebagai pekerja ahli atau terampil disebagai jenis perusahaan/ perindustrian. Gagasan yang memuat harapan baik bagi kesejahteraan mereka itu terbanyak yang berkaitan dengan kodrat dan harkatnya sebagai perempuan. Terutama apabila dia sudah menjadi isteri dan ibu rumah tangga. Sayangnya, hanya sebagian saja yang terkabul dan terlaksana apabila ditinjau dari peraturan pemerintah yang berkaitan dengan kesejahteraan pribadi mereka..

Ekonom dan “Wanita Paling Berpengaruh di Dunia” (2008, 2014, 2017) Sri Mulyani, kini Menteri Keuangan itu, ketika memperingati Hari Kartini di kantor Kementerian Keuangan pada 28 April lalu, mencetuskan gagasannya. Ibu kelahiran Tanjungkarang Lampung pada 26 Agustus 1962 dengan  3 orang anak itu menginginkan, agar perempuan pekerja yang mendapat cuti mengandung dan melahirkan mendapatkan tunjangan penuh. Besaran tunjangan itu tidak dipangkas. Artinya, tetap terbayar saat mereka cuti hamil dan melahirkan menurut jumlah utuh yang ditentukan. Menurutnya, hal itu merupakan apresiasi terhadap perempuan yang sedang berjuang mengemban tugas berat sebagai ibu.

“Saya tadi sudah minta, selain tunjangan kinerja harus dibayar penuh, karena perempuan hamil itu salahnya, tetapi kerja sama.” kata Sri Mulyani. Menurutnya, perempuan yang melepaskan sementara pekerjaannya karena hamil dan melahirkan, merupakan perjuangan. Bukan sedang berlibur. “Dia bukan lagi holiday. Itu tugas luar biasa berat. Belum lagi rasa sakit waktu bukaan 1,2…10 yang bapak nggak punya ide sama sekali.” katanya. Kalaulah Indonesia menetapkan kebijakan untuk tidak memangkas tunjangsn kinerja perempuan yang cuti hamil dan melahirkan, maka negara kita lebih maju ketimbang peraturan tentang cuti tersebut di Amerika Serikat.

Pemangkasan pendapatan/tunjangan akibat dari cuti kehamilan mendekati melahirkan (biasanya antara 2-3 bulan), sudah lama dikeluhkan. Sedangkan pihak ‘majikannya’ (apakah unsur pemerintahan dan terbanyak pengusaha swasta) merasa berhak memotong tunjangannya selama yang bersangkutan mengambil cuti. Hal itu karena tenaga perempuan pekerja itu tidak menghasilkan produksi apapun selama bercuti. Gagasan Sri Mulyani, — terakhir sebelum menjadi Menteri Keuangan sekarang adalah Menteri Keuangan dan Pelaksana Tugas Menko Bidang Perekonomian (era presiden SBY) lalu dipilih menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia dengan gaji US$ 347 ribu/tahun (lk. Rp. 3 miliar),– yang apabila dijadikan keputusan kebijakan pemerintah, bakal bisa dicatat sebagai momen peringatan Hari Kartini yang bersejarah bagi perempuan pekerja. Bukannya sekedar mengenang cita-cita dan perjuangan Kartini hanya memperingatinya dengan berpakaian tradisonal atau pakaian nasional dari masing-masing daerah, orasi-orasi dan lain-lain.

Karena berkait dengan kebijakan pemerintah (antara lain masalah anggaran di APBN untuk PNS atau karyawati perusahaan negara) itu juga akan melalui perbincangan di  DPR-RI. Akan kita lihat, sejauhmana para anggota dewan itu mengapresiasi gagasan .Sri Mulyani, meskipun kira-kira sepertiganya terdiri dari wanita. Demikian pula para buruh umumnya, dalam tuntutannya lewat demo demi demo pada Hari Buruh Internasional (Satu Mei), selalu itu-itu saja. Sudah menghabiskan biaya untuk sewa truk atau bus, sewa peralatan pengeras suara, biaya beli BBM sepeda motor, menguras tenaga dan yang paling jelas membuat jengkel masyarakat luas yang menggunakan jalan-jalan yang menjadi tertutup oleh arus demo dan banyak lagi permasalahannya.. Namun, tidak ada ide positif yang seperti dilontarkan oleh Sri Mulyani itu. Ide yang sebenarnya tidak usah mengusungnya dengan berbondong-bondong sambil berteriak-teriak melalui demonstrasi. Kalau mendengarkan kekawatiran kalangan pengusaha melalui Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J. Supit, yang berharap sebenarnya buruh bersama pengusaha membantu merealisasikan target yang akan dicapai pemerintah, seperti mengurangi kemiskinan dan pengangguran. “Harapan kami agar kita semua, komponen masyarakat, baik pengusaha mauun pekerja saat ini mengutamakan dulu kepentingan nasional, yaitu mengurangi kemiskinan dan pengangguran.” katanya (1/5). Menurutnya, kedua unsur itu bisa diatasi melalui investasi yang masuk ke negara kita. Pengusaha mengkawatirkan, investor merasa takut berinvestasi kalau menganggap keamanan kurang kondusif.(Amak Syariffudin)

BAGIKAN
Berita sebelumyaPT PAL Ekspor Kapal Perang ke Filipina
Berita berikutnyaEkspor Sawit