Ekspor Sawit

105

(bisnissurabaya.com) –  EKSPOR kelapa sawit Indonesia kembali mendapat hambatan dari Uni Eropa (UE). Hasil voting Anggota Parlemen Eropa menyatakan sawit merupakan penyebab deforestasi, degradasi habitat, masalah hak asasi manusia, standar sosial yang tidak patut, dan masalah tenaga  kerja anak. Voting yang dilakukan Komite Lingkungan, Kesehatan Masyarakat dan  Keamanan Pangan itu menyatakan setuju dengan laporan yang diajukan.  Implikasi laporan tersebut bisa berdampak pada semakin sulitnya ekspor sawit ke Eropa, apalagi, penggunaan minyak sawit dari program biodiesel di wilayah itu pada 2020 kemungkinan diperketat sejalan diterapkannya satu sistem sertifikasi minyak sawit Eropa.

Sejauh ini, memang pemerintah Indonesia banyak dihujani kritik kelompok pecinta lingkungan hidup lantaran dianggap terlalu banyak memberikan ruang gerak pembangunan dan ekspansi areal pengusahaan  kelapa sawit yang berdampak serius terhadap deforestrasi, tergerusnya multi-fungsi keanekaragaman hayati, habitat orang utan, dan hancurnya ekosistem mangrove. Isu lingkungan menyangkut  konversi hutan produksi dinilai antagonistik terhadap  prinsip-prinsip pelestarian dan peningkatan daya dukung lingkungan.  Apalagi hutan tropika humida adalah paru-paru bumi sangat penting dalam mengendalikan efek gas rumah kaca (green house effects) dan pemanasan global yang memicu perubahan iklim jagad raya.

Persaingan dagang

Dari sudut panfang ekonomika dan bisnis, voting jelas merupakan langkah politik yang tidak menghormati kerja-sama Indonesia-EU didasarkan pada laporan yang masih dapat diperdebatkan.  Bisa saja merupakan bentuk kampanye negatif yang nyata dan sangat bernuansa kepentingan persaingan dagang.  Lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia tidak berasal dari kawasan hutan. Dari hasil penelitian tim Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor di bawah pimpinan Yanto Santoso tahun 2016 di delapan kebun sawit milik perusahaan sawit besar (PSB) dan 16 kebun sawit rakyat dengan mengambil lokasi  Kabupaten Kampar, Kuantan Singingi, Pelelawan, dan Kabupaten Siak di Provinsi Riau diketahui bahwa lahan kebun sawit sudah tidak berstatus sebagai kawasan hutan. Saat izin usaha perkebunan sawit dan sertifikat hak guna usaha diterbitkan, status lahan seluruh PSB sudah bukan merupakan kawasan hutan.

Jika dilihat berdasarkan luasan seluruh areal PSB yang diamati sebanyak 46.372,38 hektare (ha)   sebanyak 68,02 persen status lahan yang dialihfungsikan berasal dari hutan produksi konversi atauareal penggunaan lain (APL), 30,01 persen berasal dari hutan produksi terbatas, dan 1,97 persen berasal dari hutan produksi.  Adapun status lahan pada kebun sawit rakyat yang diamati seluas 47,5 ha, sebanyak 91,76 persen status lahannya sudah bukan kawasan hutan saat areal tersebut dijadikan kebun kelapa sawit. “Hanya 8,24 persen saja yang masih berstatus kawasan hutan atau areal peruntukan kehutanan (APK).  Munculnya tudingan karena selama ini terjadi perbedaan terminologi definisi soal deforestasi. Dalam pemahaman orang Eropa dan LSM asing, deforestasi adalah membuka lahan yang memiliki tutupan pohon. Jadi yang namanya deforestasi, seandainya kita punya hutan atau tanaman berkayu banyak, kalau itu dibuka, sudah bisa sebut deforestasi.

Dari hasil  penelitian Petrus Gunarso juga mengungkapkan bahwa sekitar 11 juta ha kebun sawit Indonesia paling banyak berasal dari bekas pembongkaran karet. Konversi kebun karet menjadi kebun sawit terjadi menyusul anjlognya harga getah karet, sementara harga tandan buah segar sawit jauh lebih menguntungkan petani. Tidak mengherankan bila kini luas kebun karet kita menyusut tajam dan menempatkan posisinya luasnya nomor empat dunia menyusul banyak petani  mengkonversinya dari ke sawit. Kebun sawit di Indonesia juga berasal hutan terdegradasi yang memang oleh pemerintah dialokasikan untuk kawasan-non hutan dengan harapan daya dukung lingkungan meningkat sejalan termanfaatkannya sumber daya lahan sesuai kapabilitasnya. Asal usul kebun sawit lainnya berasal dari APL alias areal bukan kawasan hutan yang semula masih berhutan. Kawasan APL secara hukum di Indonesia diperbolehkan untuk digunakan untuk kepentingan non hutan.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia mencatat penurunan produksi minyak sawit Indonesia pada Januari 2017. Penurunan terjadi sebesar 9 persen menjadi 2,86 juta ton dibandingkan Desember 2016 yang mencapai 3,15 juta ton. Penurunan produksi terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Meskipun produksi merosot, tapi kinerja ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya justru mengalami kenaikan signifikan.  Eskalasi  kenaikan ekspor terjadi di sejumlah negara seperti India dan negara-negara Afrika. Gapki mencatat, India membukukan kenaikan ekspor sebesar 30 persen yakni 676.170 ton dibandingkan Desember 2016 lalu yang hanya 519.940 ton. Negara-negara Afrika mencatatkan kenaikan sebesar 88 persen atau 207,980 ton dibanding Desember 2016 yang 110,460 ton. Kenaikan ekspor juga dicatatkan  negara-negara Eropa sebesar 15 persen, Bangladesh 8 persen dan Pakistan 6 persen.

Sebaliknya, penurunan permintaan cukup signifikan dibukukan China. Ekspor minyak sawit Indonesia ke negeri tirai bambu ini turun  48 persen menjadi 316,750 ton dibanding Desember 2016 sebesar 612,210 ton.  Pasalnya, China sedang menggenjot pembelian kedelai untuk mengisi stok di dalam negeri. China juga mengambil kesempatan sebelum harga kedelai yang akan terus naik karena perkiraan penurunan panen kedelai di Argentina akibat cuaca buruk.  Penurunan permintaan minyak sawit dari Indonesia juga dicatatkan oleh negera-negara Timur Tengah sebesar 29 persen, diikuti Amerika Serikat 21 persen. Dalam pada itu, dari sisi harga, sepanjang Januari 2017 harga rata-rata CPO global bergerak di kisaran USD 785 – USD 827,50  dengan harga rata-rata USD 805,7 per metrik ton.

Daya dukung lingkungan

Dalam jangka pendek tampaknya  harga CPO bisa rebound meski terbatas, mengingat harga sudah turun begitu lama. Malaysian Palm Oil Board juga melaporkan stok CPO Malaysia akhir pekan II Maret 2017  turun 5,3 persen dibanding bulan sebelumnya menjadi 1,46 juta ton. Ini berarti level terendah sejak Januari 2011. Produksi CPO Malaysia juga turun 1,4 persen jadi 1,26 juta ton, level terendah sejak Maret 2016. Asia Tradepoint Futures mengatakan, koreksi harga minyak bumi turut menekan harga komoditas energi, termasuk CPO, tetapi  optimis harga CPO akan kuat lagi di paruh pertama 2017. Harga bisa terdongkrak lagi mendekati Ramadhan.  Selanjutnya, bila permintaan melonjak tetapi stok belum setinggi perkiraan, praktis harga CPO berpotensi terangkat mendekati RM 3.000 per ton. Jika mandat penggunaan biodiesel di Indonesia berjalan sesuai harapan, harga jangka panjang naik.

Program biodiesel tidak hanya berlangsung di Indonesia tapi juga Malaysia. Sime Darby Plantations memprediksi sepanjang 2017 produksi biodiesel Malaysia bisa menyentuh 5.000 ton per bulan. Harga CPO berpeluang terjaga pada  kisaran RM 2.800-RM 2.900 per ton sepanjang semester I-2017. Peningkatan daya saing dan diplomasi untuk memperjuangjan sawit sebagai minyak nabati ramah lingkungan yang tidak bertentangan dengan konsep pembangunan berkelanjutan adalah tugas kita semua demi kemajuan ekonomi Indonesia dan  kesejahteraan para pemangku kepentingan.

Tantangan Indonesia di luar domain peningkatan jumlah dan mutu produk minyak sawit ramah lingkungan adalah melakukan diplomasi dan menjalin komunikasi dialogis dengan negara-negara tujuan ekspor dan para pecinta lingkungan.  Tujuan misi luhur tersebut menyangkut pemahaman dan pengertian mendalam bahwa agroindustri berbasis sawit tbukanlah tindakan malpraktek agrikultura serta  tidak menimbulkan malapetaka ekologis berupa degradasi hutan dan kehancuran ekosistem, melainkan justru meningkatkan daya dukung lingkungan dan gerakan nyata pemberantasan kemiskinan.